Tahun Depan, Trump Bakal Deportasi 60.000 Warga Haiti

Sebelumnya, Pemerintah AS mengizinkan penduduk Haiti untuk tinggal dan bekerja di AS, setelah gempa bumi berkekuatan dahsyat mengguncang negara Karibia tersebut.

Kementerian Keamanan Dalam Negeri menyebut, situasi di Haiti telah membaik secara signifikan sehingga program tersebut hanya akan diperpanjang satu kali hingga Juli 2019, sehingga warga Haiti masih memiliki waktu untuk bersiap pulang ke kampung halaman.

Dilansir dari The Independent, Selasa (21/11/2017), kuasa hukum dan anggota Kongres dari dua partai di AS telah meminta Trump untuk memberikan perpanjangan masa program Status Perlindungan Sementara itu selama 18 bulan.

Kendati Haiti telah membuat kemajuan pasca-gempa karena bantuan internasional terus mengalir, namun negara Karibia tersebut tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia.

Lebih dari 2,5 juta orang atau seperempat dari populasi hidup dengan pendapatan kurang dari 1,23 dolar AS atau Rp 16.000 per hari. Fakta ini disebut sebagai kemiskinan ekstrem.

Pada bulan lalu, PBB telah mengakhiri misi menjaga perdamaian di Haiti, termasuk menarik 10.000 tentara.

Namun, sebuah misi baru diluncurkan yang terdiri dari 1.300 polisi sipil internasional dan 350 warga untuk membantu negara itu mereformasi sistem peradilan.

Pemerintah AS telah memberikan status tinggal sementara kepada 435.000 orang dari 9 negara yang tertimpa bencana alam atau perang. Mereka bisa datang ke AS secara legal, begitu pula sebaliknya.

Beberapa hari setelah gempa berskala 7.0 SR menghancurkan Haiti pada Januari 2010, Barack Obama yang menjabat presiden kala itu memberikan status perlindungan 18 bulan untuk warga Haiti di AS.

Obama terus memperpanjang masa tinggal sementara itu setiap kali memasuki masa habis.