Korea Utara Menolak Dikaitkan dengan WannaCry

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara mengecam pernyataan Inggris yang menuduh negara itu terlibat dalam aksi serangan ransomware, WannaCry.

Korea Utara menyebut tuduhan Inggris itu sebagai bentuk upaya jahat untuk semakin memperketat sanksi internasional terhadap Pyongyang.

Serangan ransomware WannaCry sempat marak pada Mei lalu.

Virus tersebut menyerang dan mengambil alih kendali komputer, serta menuntut pemiliknya untuk menransfer sejumlah pembayaran dalam bentuk Bitcoin.

Ransomware ini menjangkiti komputer tanpa pandang bulu, termasuk komputer milik Departemen Kesehatan Nasional Inggris.

Laporan pemerintah mengatakan, hingga sepertiga rumah sakit umum di Inggris terserang ransomware WannaCry tersebut.

Para peneliti juga menuduh Pyongyang sebagai pihak yang bertanggung jawab karena melihat kode dalam WannaCry mirip dengan serangan hacker sebelumnya yang dikaitkan dengan Kim Jong Un.

Menteri Rumah Tangga Inggris Ben Wallace mengatakan pada BBC akhir pekan lalu, London yakin Korea Utara terkait dengan teror ransomware tersebut.

Juru bicara Asosiasi Korea Utara-Eropa, organisasi sipil yang disponsori Kementerian Luar Negeri Korea Utara, membantah tuduhan tersebut dan memperingatkan Inggris atas tuduhannya yang tak berdasar.

"Tindakan ini sudah melampaui batas toleransi kami. Membuat kami bertanya-tanya tujuan sebenarnya di balik tuduhan Inggris," demikian pernyataan resmi yang disampaikan melalui kantor berita resmi KCNA, Senin (30/10/2017) malam.

"Langkah pemerintah Inggris yang mengaitkan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) dengan serangan siber tak bisa dijelaskan selain sebagai upaya kembali memancing komunitas internasional untuk semakin tidak percaya kepada DPRK," lanjut pernyataan tersebut.

Data yang dimiliki pemerintah Korea Selatan menyebutkan, Korea Utara memiliki setidaknya 6.800 pakar perang siber yang telah dikaitkan dengan sejumlah serangan siber, termasuk pada Sony Picture di 2014.

Para ahli juga mengatakan, Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir mulai menjajaki upaya serangan siber sebagai upaya mengumpulkan dana untuk menghadapi sanksi PBB atas program nuklir dan misil mereka.