Spanyol Ambil Alih Pemerintahan Catalonia, Apa yang Sedang dan Akan Terjadi?

Namun, banyak hal juga menunjukkan bahwa strategi semacam itu belum tentu bisa memberikan solusi yang nyata untuk menyelesaikan krisis. Demikian ditulis oleh James Badcock dari BBC News. 

James Badcock memaparkan, partai sayap kiri CUP telah mengisyaratkan untuk memboikot pemilihan sela wilayah itu. Pihak-pihak pro-kemerdekaan lainnya mungkin akan melakukan hal yang sama.

Protes jalanan besar-besaran terhadap segala bentuk pemerintahan langsung Madrid juga kemungkinan besar akan terjadi.

Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, berjanji untuk mengadakan pemungutan suara formal di parlemen Catalonia mengenai kemerdekaan jika Spanyol mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi.

Jika deklarasi kemerdekaan disetujui parlemen, pihak-pihak pro-kemerdekaan dapat memperlakukan pemilihan umum sebagai pemilihan majelis konstituen untuk membentuk sebuah republik baru, tahap lanjut yang ditetapkan dalam peta jalan pro-kemerdekaan.

Apa yang akan terjadi pada para pemimpin Catalonia?

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa krisis tersebut menampakkan kemunafikan Barat, yang mendukung sejumlah gerakan separatis tapi menolak gerakan separatis lain.

Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia -sekutu Rusia- tapi tidak bersikap yang sama untuk Catalonia atau untuk Kurdistan Irak.

Dia juga mengingatkan banyak negara menentang aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang mengakibatkan sanksi internasional terhadap Rusia.

Apa yang terjadi di Catalonia?

Pada Sabtu (21/10/2017) ini PM Mariano Rajoy menegaskan bahwa Spanyol memulai proses pengambil-alihan pemerintahan Catalonia oleh Madrid dengan mengaktifkan pasal 155 konstitusi.

Pemimpin Catalonia mengatakan jika Spanyol melanjutkan 'represi,' parlemen daerah tersebut akan memilih untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaannya.

Mahkamah Agung Spanyol menetapkan bahwa referendum tersebut ilegal dan melanggar konstitusi, dan menyebutkan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi.

Pasal 155 konstitusi, yang ditetapkan tiga tahun setelah kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, memungkinkan Madrid untuk memaksakan pengambil-alihan pemerintahan suatu daerah otonomi jika terjadi sebuah krisis, dan pasal tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya.

Apa yang terjadi sekarang?

Xavier Arbós, pakar konstitusi di Universitas Barcelona, mengatakan: "Kami sama sekali tidak tahu tindakan apa yang dapat diambil pemerintah Spanyol. Kami tidak tahu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap kekuasaan pemerintah Catalonia."

Senat Spanyol yang dikuasai oleh partai berhaluan konservatif pimpinan PM Rajoy, Partai Populer (PP) dan sekutu-sekutunya, kemudian akan harus menyetujui daftar itu.

Setelah referendum 1 Oktober, pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan.
Dia memperingatkan status penangguhan itu bisa berubah.

"Jika dianggap tepat, Parlemen Catalonia dapat melanjutkan untuk melakukan pemungutan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," katanya.

Tapi jika Madrid mengambil alih keuangan daerah atau departemen kepolisian, atau membubarkan parlemen daerah Catalonia, pemungutan suara semacam itu akan jadi pelik pelaksanaannya. Betapa pun, konstitusi tidak menetapkan batasan waktu tentang proses itu.