Luapkan Protes ke DK PBB, Ketua Panel Kejahatan Perang Suriah Mundur

Del Ponte berhenti dari tugasnya, sebagai luapan protes atas minimnya tindak lanjut Dewan Keamanan PBB terhadap lusinan laporan yang telah dihasilkan.

Laporan itu menyangkut dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang serius selama konflik enam tahun di Suriah.

"Guterres menyesalkan keputusan Del Ponte, namun menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap warga sipil selama konflik."

Demikian diungkapkan Jurubicara PBB Stephane Dujarric di New York, seperti dikutip AFP, Senin (7/8/2017).

"Guterres mendukung kerja lanjutan komisi tersebut sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses akuntabilitas," kata Dujarric lagi.

Sebelumnya, Del Ponte telah menangani komisi tersebut sejak September 2012.

Warga Swis berusia 70 tahun itu juga telah bekerja untuk mengungkap kejahatan perang di Rwanda dan di wilayah bekas Yugoslavia.

Komisi tersebut didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang bertugas untuk melaporkan pelanggaran HAM dan kejahatan perang di Suriah.

Diperkirakan, lebih dari 330.000 orang telah terbunuh sejak dimulainya perang pada bulan Maret 2011.

Komisi tersebut berulang kali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meminta Pengadilan Pidana Internasional (ICC) membuka penyelidikan atas kejahatan perang di Suriah.

Sebuah tawaran oleh DK PBB pada tahun 2014 untuk merujuk Suriah ke ICC digagalkan oleh China dan Rusia, yang menjadi sekutu Suriah.

"Saya tidak dapat tetap berada di komisi ini yang sama sekali tidak melakukan apa pun," kata Del Ponte kepada surat kabar Swis Blick.

Del Ponte lantas menuduh anggota DK PBB tidak ingin menegakkan keadilan.

"Awalnya ada yang baik dan buruk -oposisi di sisi baik dan pemerintah dalam peran buruk," kata dia.

"Tapi hari ini, semua orang di Suriah berada di sisi yang buruk."

"Pemerintah Bashar al Assad telah melakukan kejahatan mengerikan terhadap kemanusiaan dan menggunakan senjata kimia."

"Dan oposisi sekarang terdiri dari ekstremis dan teroris," tegas Del Ponte.

Perempuan itu menambahkan, dia belum pernah melihat kejahatan semacam itu dilakukan di tempat lain, bahkan di bekas Yugoslavia atau pun Rwanda.

Didasari rasa frustrasi atas lambannya DK PBB terkait Suriah, Majelis Umum PBB tahun lalu membentuk sebuah panel internasional.

Panel itu bertugas membantu mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam kasus-kasus penuntutan kejahatan perang di masa depan.

Selanjutnya, Catherine Marchi-Uhel, seorang hakim Perancis akan mulai bekerja sebagai kepala panel baru di Jenewa mulai Selasa (8/8/2017).

Catherine Marchi-Uhel telah berpengalaman menangani kasus internasional di Kosovo, Kamboja, dan bekas wilayah Yugoslavia.

Baca: Sekjen PBB Tunjuk Hakim Perancis Pimpin Panel Kejahatan Perang Suriah