Salin Artikel

Kisah Pemerkosaan Berkelompok dan Pembunuhan Warga Rohingya

Sikapnya menunjukkan dia berada dalam keadaan kosong dan ketakutan. Namun, gadis itu tampaknya ingin mengatakan sesuatu kepada rombongan wartawan asing.

Sebuah laporan mengatakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis terhadap warga Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, termasuk dalam kategori genosida.

"Rakhinese datang dan mengarahkan senapan ke dahiku. Mereka memegang tanganku dengan kuat dan melakukan apa yang mereka inginkan dariku," katanya.

"Kemudian saya disuruh kembali. Tapi tidak saya lakukan. Saya duduk di sana, lalu mereka mulai memukul dan mereka melepaskan pakaian saya," kata remaja tersebut.

Baca: Amnesti: Militer Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

"Mereka memukuli saya terlalu banyak dan melakukan apa yang mereka inginkan. Militer melakukan semua ini," ucap gadis berusia 18 tahun itu.

Pemerintah Myanmar mengorganisir kunjungan wartawan asing ke negara bagian Rakhine utara, di sebelah barat Myanmar.

Wilayah tersebut telah terlarang sejak militan menyerang beberapa pos polisi pada Oktober 2016, menewaskan sembilan polisi dan mencuri puluhan senjata.

Hal itu memicu pembalasan dari pasukan keamanan terhadap etnis Rohingya sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutnya sebagai "kemungkinan pembersihan etnis".

Beberapa dari 70.000 warga Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Banglades menceritakan kekejaman tentara.

Kota Maundaw merupakan lokasi terjadinya kekerasan terburuk tahun lalu yang diduga dilakukan oleh tentara dan polisi.

Baca: "Pengungsi Rohingya Pilih Mati di Myanmar, daripada Ditelan Banjir

Bila memungkinkan, wartawan mendesak para polisi bersenjata berat yang mengawal kami tinggal di belakang saat para wartawan melakukan wawancara.

Beresiko

Dua kunjungan yang diatur pemerintah untuk wartawan lokal sebelumnya telah mengunjungi negara bagian Rakhine utara.

Setelah setiap perjalanan tersebut, seseorang yang berbicara dengan pers diketahui terbunuh oleh penyerang yang tidak dikenal.

Myanmar adalah negara mayoritas Buddha dengan lebih dari 130 kelompok etnis yang diakui.

Situasi pengungsi Rohingya di Myanmar, kelompok minoritas Rohingya yang dianggap tidak memiliki kewarganegaraan di tanah air mereka dan ditahan di negara-negara transit, sangatlah suram.

Baca: Jokowi Diminta Desak Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Sebagian besar orang Myanmar menganggap Rohingya sebagai imigran gelap dari negara tetangga Banglades, menyebut mereka "orang Bengali" atau lebih buruk lagi, "kalas".

Banyak yang telah hidup di Myanmar selama beberapa generasi, namun mereka berada di bawah semacam apartheid - dilarang meninggalkan desa tanpa izin, mendapatkan pekerjaan formal atau kuliah di universitas.

Dengan latar belakang ini, muncul sebuah pemberontakan baru yang menyebut dirinya Harakah al-Yaqin atau Faith Movement.

Diperkirakan gerakan ini akan dipimpin dan didanai dari Arab Saudi.

Tentara dan Polisi Penjaga Perbatasan menyangkal hampir semua tuduhan adanya pelanggaran HAM.

Brigadir Jenderal Polisi Thura San Lwin mengatakan bahwa orang Rohingya saling membunuh dan saling membakar rumah mereka sendiri.

Menteri Utama Negara Bagian Rakhine, U Nyi Bu, menolak tuduhan dari Perdana Menteri Malaysia bahwa Myanmar melakukan genosida.

Baca: Banglades Usir Pulang 125 Muslim Rohingya Asal Myanmar

"Ini bukan genosida. Yang kami lakukan hanya menyebabkan luka ringan," katanya. "Jika orang menganggap ini masalah besar, mereka salah," tambah U Nyi Bu.

Konflik antara umat Budha dan warga Rohingya terjadi sejak beberapa dasawarsa lalu, dengan ledakan kekerasan komunal yang sporadis.

Pada tahun 2012, bentrokan menyebabkan ribuan orang Rohingya melarikan diri dari ibukota negara bagian Sittwe dan mencari tempat berlindung dalam kamp sementara.

Lima tahun kemudian, mereka masih bergantung pada bantuan pangan. Namun kekurangan gizi menjadi pemandangan umum ditambah dengan kurangnya layanan medis.

Tidak ada jawaban yang mudah, dan kedua belah pihak berkutat dalam ketidakpercayaan dan prasangka.

Setelah pemilu bersejarah pada tahun 2015, pemenang Nobel Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto negara tersebut.

Baca: Jokowi Berikan Bantuan Kepada Etnis Rohingya di Myanmar

Namun, dia tidak memiliki kendali atas pasukan keamanan, yang terus bertindak menurut kemauan mereka sendiri.

Suu Kyi dikritik karena tidak berbicara untuk hak-hak orang Rohinghya.

Jika melakukan hal itu, Suu Kyi beresiko menjauhkan konstituen utamanya, sekelompok etnis berbeda yang hanya bersatu karena ketidaksukaan mereka terhadap orang Bengali.

Suu Kyi telah mencoba membuka ruang dialog, meminta agar istilah emosional Bangali dan Rohingya dihindari, dan menggunakan "Muslim" sebagai gantinya.

Sebuah komisi khusus yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan telah membuat rekomendasi sementara, termasuk seruan untuk akses tanpa hambatan bagi pekerja bantuan dan media.

Sebuah resolusi PBB untuk meluncurkan misi pencarian fakta ke Rakhine telah diblokir oleh Pemerintah Myanmar, dengan mengatakan bahwa hal itu akan menjadi langkah provokatif.

Dengan akhir yang belum kelihatan, pembunuhan rahasia dan penyangkalan masih akan terus berlanjut, menjadikan risiko pemberontakan menjadi lebih kuat.

Baca: Ini Pesan Penting Jokowi ke Pemerintah Myanmar soal Rohingya

https://internasional.kompas.com/read/2017/07/19/11321601/kisah-pemerkosaan-berkelompok-dan-pembunuhan-warga-rohingya

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke