Hari Ini dalam Sejarah: Presiden Afganistan Digulingkan dan Dibunuh

KOMPAS.com - Salah satu babak paling kelam dalam sejarah Afganistan adalah invasi Uni Soviet ke negeri itu pada akhir dekade 1970-an.

Namun, invasi itu berawal dari sebuah kudeta di dalam negeri ketika pada 28 April 1978, Presiden Sardar Mohammed Daoud digulingkan dan dibunuh pemberontak pro-komunis.

Sebelum menjabat presiden, Daoud adalah perdana menteri Afganistan pada 1953-1963 sebelum menjadi presiden pada 1973 setelah menggulingkan dinasti Musahiban yang berkuasa.

Pada 17 Juli 1973, Daoud merebut kekuasaan dari sepupu sekaligus saudara iparnya, Raja Zahir lewat kudeta tak berdarah.

Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri itu, Daoud tidak memproklamasikan dirinya sebagai Shah tetapi memilih menjadi seorang presiden.

Baca: Hari Ini dalam Sejarah: Uni Soviet Akui Dalangi Pembantaian Katyn

Di masa pemerintahan Daoud, hubungan Afganistan dengan Uni Soviet memburuk karena Daoud memutuskan untuk menentang kelompok komunis Afganistan.

Pada awal April 1978 seorang ketua Partai Komunis Afganistan tewas dibunuh yang kemudian memicu pemberontakan komunis yang pada akhir April sukses menggulingkan Daoud.

Setelah kematian Daoud, ketua Partai Komunis Afganistan Nur Mohammed Tariki mengambil alih kekuasaan.

Pada Desember 1978, Afganistan menandatangani "kesepakatan persahabatan" selama 20 tahun dengan Uni Soviet.

Kesepakatan itu langsung meningkatkan kucuran bantuan militer dan ekonomi dari Uni Soviet ke Afganistan. Sayangnya kondisi ini tak membuat pemerintahan Taraki berjalan dengan stabil.

Gaya kediktatorannya dan keputusan Taraki mengubah Afganistan menjadi negeri dengan satu partai politik membuat sebagian besar rakyat negeri itu kecewa.

Pada September 1979, pecah sebuah pemberontakan yang kemudian berujung terguling dan tewasnya Mohammed Nur Taraki.

Baca: Putin: Kami Tak Berniat Bentuk Lagi Uni Soviet tetapi Tak Ada yang Percaya

Tiga bulan setelah kudeta itu, ribuan tentara Uni Soviet bergerak melintasi perbatasan dan mendudukkan pemerintahan yang pro-Uni Soviet.