“High Heels” Tak Boleh Lagi Digunakan di British Columbia, Kanada

VICTORIA, KOMPAS.com -  Pemerintah Provinsi British Columbia, Kanada, membatalkan aturan yang mensyaratkan karyawan perempuan menggunakan sepatu hak tinggi (high heels) di tempat kerja.

Pemerintah British Columbia mengatakan persyaratan penggunaan sepatu hak tinggiitu diskriminatif dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan pemakainya.

Dikatakan pula bahwa pemakai sepatu hak tinggi berisiko mengalami cedera fisik yaitu kaki dan punggung akibat tergelincir atau jatuh.

Sepatu seharusnya dirancang agar para pekerja dapat beraktivitas dengan aman, demikian kesimpulan peraturan baru tersebut.

Pembatalan aturan ini diumumkan setelah seorang politisi dari Partai Hijau di British Columbia pada Maret 2017 mengajukan RUU di parlemen yang isinya untuk mencegah majikan membuat persyaratan tentang alas kaki yang bias gender.

Undang-undang ini hendak diberlakukan berlaku untuk semua tempat kerja, termasuk di kantor-kantor perusahaan.

Gubernur - atau biasa disebut Premier - Provinsi British Columbia, Christy Clark, mengatakan, di sejumlah provinsi, ada peraturan yang mengharuskan kaum perempuan menggunakan sepatu hak tinggi di kantor.

Menurutnya, aturan ini tidak fair dan diskriminatif. "Seperti yang terjadi di British Columbia, kami berpikir aturan seperti itu salah,” katanya.

“Karena itulah kami mengubah aturan itu untuk menghentikan kewajiban menggunakan sepatu hak tinggi karena tidak aman dan diskriminatif," katanya.

Aturan baru provinsi itu menyebutkan bahwa sepatu yang digunakan para pekerja "disain dan bahannya memungkinkan para pekerja beraktivitas dengan nyaman, aman serta memastikan majikan tidak membuat aturan yang sebaliknya".

Pedoman baru yang dirancang oleh WorkSafeBC itu diharapkan akan mulai tersedia pada akhir April ini.

Penggunaan sepatu hak tinggi telah menjadi sorotan dalam dunia mode dalam beberapa tahun terakhir.

Di Kanada, banyak perdebatan seputar cara berpakaian bagi karyawan perempuan, utamanya di industri restoran, setelah ada kritikan tajam terhadap cara pandang yang mengatur seorang pekerja perempuan harus berpakaian.