Setahun Skandal Panama Papers, Apa Perkembangannya?

PANAMA CITY, KOMPAS.com - Setahun setelah skandal Panama Paper terbongkar, kejelasan atas kelanjutan nasib berbagai nama yang tercantum di dalam jutaan dokumen itu memang tak terlalu jelas.

Namun satu hal yang pasti, Panama kini memiliki satu destinasi turis baru yaitu kantor biro hukum Mossack Fonseca, yang menjadi pusat pusaran skandal ini.

Saking populernya tempat itu, para pekerja mencabut papan nama biro hukum yang berkantor di sebuah gedung di distrik perbankan yang modern di pusat kota Panama City.

Para pekerja merasa jengah karena banyak wisatawan yang menjadikan papan nama kantor mereka sebagai spot untuk membuat selfie.

Meski skandal ini terungkap dan dua rekanan utama biro hukum ini sekarang ditahan, Mossack Fonseca tetap melanjutkan bisnis yang sudah digeluti selama 40 tahun itu.

Namun, staf biro hukum ini jauh berkurang. Sebelum skandal terungkap Mossack Fonseca memiliki 600 orang karyawan di seluruh dunia, kini dua pertiganya sudah "pensiun dini".

Saat ini penyelidikan skandal Panama Papers masih terus berlanjut, meski kejaksaan negeri itu belum juga menetapkan tersangka.

"Tak ada pencucian uang. Hanya mendirikan perusahaan di dalam batasan hukum," kata kuasa hukum Mossack Fonseca, Marlene Guerra.

"Saat kita membicarakan apa yang telah terjadi, semua perusahaan di Panama dan seluruh dunia tetap bekerja. Kami menganggap ini sebagai sebuah keadilan selektif," tambah dia.

Menurut Guerra sebanyak 70 persen klien kaya Mossack Fonseca di Panama sudah lari ke Amerika Serikat.

Dengan keuntungan dari Terusan Panama, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin, dan bisnis jasa yang menopang 83 persen perekonomian, Panama tentu berusaha meminimalkan kerusakan akibat skandal itu.

"Panama Papers tak memberikan informasi apapun selain hal-hal yang sudah kami ketahui," kata Menteri Keuangan Panama, Ricardo Zubieta.

"Tak satu dolar pun yang ditanamkan di perusahaan cangkang itu berada di Panama. Uang itu berada di berbagai bank di Inggris, Miami, New York," ujar Zubieta.

Setelah skandal Panama Papers terungkap, Perancis adalah negara pertama yang menempatkan Panama ke dalam daftar hitam negara "surga pajak".

Uni Eropa kini juga berencana memasukkan Panama ke dalam daftar hitamnya, dan saat ini masih mengumpulkan berbagai bukti.

Pemerintah Panama merespon dengan menunjukkan bahwa sektor keuangan mereka kini sudah jauh lebih transparan.

Tahun lalu, pemerintah Panama meneken komitmen untuk menegakkan standar OECD tentang membagi informasi pajak secara otomatis pada 2018.

"Panama kini sudah mencapai standar internasional tertinggi dalam hal transparansi fiskal," kata wakil presiden Panama Isabel de Saint Malo.

"Kami harap hal ini juga dipahami oleh rekan-rekan kami dan negara-negara sahabat," tambah Isabel.