AS Tagih Utang Perang Rp 6,6 Triliun, Kamboja Berang

PHNOM PENH, KOMPAS.com - Pemerintah Kamboja saat ini sedang berang karena Amerika Serikat meminta negeri itu membayar "utang perang" sebesar 500 juta dolar atau sekitar Rp 6,6 triliun.

Utang itu berawal sebesar 274 juta dolar pada 1970-an, yang menurut AS digunakan untuk membeli pasokan makanan.

Namun, PM Kamboja Hun Sen menyebutnya sebagai uang kotor dan mengatakan uang tersebut malah digunakan untuk membeli senjata.

Hun Sen menambahkan, AS tak berhak meminta pembayaran utang yang "berlumuran darah" setelah AS menghujani Kamboja dengan bom selama Perang Vietnam.

"AS menciptakan masalah di negeri saya dan kini menginginkan uang dari kami," ujar Hun Sen kepada media setempat.

"Kami juga tak pernah menuntut AS membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan perang. Kami hanya ingin AS bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan utang itu," kata Hun Sen.

Tahun lalu, Hun Sen sudah meminta Presiden AS Donald Trump untuk menunda pembayaran utang ini, tetapi Washington mengabaikan permintaan tersebut.

Antara 1972-1974, Departemen Pertanian AS mengucurkan dana sebesar 274 juta dolar untuk membeli kapas, beras, dan tepung bagi Republik Khmer dukungan AS.

Republik Khmer saat itu adalah sekutu AS dalam perang untuk memangkas perkembangan komunisme di Asia Tenggara.

Saat itu, AS menjatuhkan lebih dari 500.000 ton bahan peledak di kawasan pedesaan Kamboja.

Jurnalis Elizabeth Becker, yang meliput genosida Kamboja pada 1970-an, kepada Al Jazeer mengatakan, tuntutan agar Kamboja mengembalikan uang itu sungguh tidak bermoral.

"Intervensi AS di Kamboja adalah sebuah kontroversi di masa itu. AS menyeret Kamboja ke dalam perang Vietnam dengan harapan setelah perang meluas maka AS bisa memenangkan konflik itu," ujar Elizabeth.

"Komplikasinya kini dirasakan setelah 50 tahun berlalu, warisan Khmer Merah sangat mengerikan," tambah dia.