Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Rumah Sakit di AS Tolak RUU Kesehatan Trump

Kompas.com - 10/03/2017, 06:12 WIB

WASHINGTOND DC, KOMPAS.com - Asosiasi Rumah Sakit Amerika Serikat (AHA) menentang rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan Partai Republik dan didukung oleh Presiden Donald Trump karena adanya kekhawatiran kaum miskin dapat kehilangan asuransi.

Ketua AHA, Rick Pollack, yang asosiasinya mewakili 5.000 rumah sakit, menyatakan dalam surat ke Kongres AS bahwa upaya mengkaji isi RUU Layanan Kesehatan AS itu 'sangat terhambat' oleh tidak adanya perkiraan yang jelas dari Badan Anggaran Kongres.

Hingga kini, perkiraan berapa besar biaya yang harus ditanggung warga AS untuk layanan kesehatan menurut RUU itu belum dirilis.

Meski demikian, tulis Pollack, rencana itu "akan mengakibatkan pengurangan besar-besaran program-program yang menyediakan layanan untuk kalangan penduduk paling rentan.”

Selain AHA, para dokter yang tergabung dalam Asosiasi Medis AS juga mendesak Kongres mempertimbangkan ulang langkah pengurangan asuransi bagi kaum miskin.

Asosiasi kaum pensiunan AS (AARP), sebuah kelompok lobi untuk kalangan manula, menyatakan program asuransi Medicare yang diajukan Partai Republik akan memangkas anggaran kesehatan untuk kaum jompo.

RUU Layanan Kesehatan AS akan menggantikan Undang-Undang Kesehatan atau biasa disebut Obamacare karena ditandatangani Barack Obama saat dia menjabat sebagai presiden.

Beberapa rencana dalam RUU Layanan Kesehatan mencakup:

   -  Pembatasan anggaran federal untuk layanan kesehatan bagi

       kalangan berpendapatan rendah.

   -  Menghapuskan persyaratan yang mewajibkan semua orang harus memiliki asuransi.

   -  Menghapus subsidi dengan kredit pajak.

Ketua DPR AS, Paul Ryan, menyanjung RUU tersebut dan menyebutnya sebagai "daftar keinginan kalangan konservatif" dan "reformasi konservatif yang menarik dan monumental".

"Inilah yang selama ini kami impikan," kata Ryan.

Saat berkampanye, Presiden Trump berjanji akan menghapus Obamacare karena, menurutnya, tarif premi terus naik dan kurang variatif.

Agar lolos, RUU ini harus mendapat dukungan penuh kubu Republik di Parlemen. Namun, belum jelas apakah semua figur Partai Republik menyokong RUU tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com