Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Palestina Tetapkan 2017 Pengakhiran Pendudukan Israel

Kompas.com - 17/01/2017, 16:40 WIB

AMMAN, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Palestina Riad Maliki mengatakan kepada Duta Besar Indonesia untuk Jordania dan Palestina, Teguh Wardoyo, bahwa pemerintahnya telah menetapkan 2017 sebagai tahun pengakhiran pendudukan Israel atas negara tersebut.

Keterangan dari Kedutaan Besar Indonesia di Amman yang diterima di Jakarta, Selasa (17/1/2017), menunjukkan, penetapan tahun pengakhiran pendudukan tersebut mempertimbangkan berbagai jalan diplomasi yang telah dilakukan oleh Palestina di berbagai kesempatan dan forum internasional.

Menteri Riad Maliki pada pertemuan di Kantor Kepresidenan Ramallah, Minggu (15/1/2017), itu menyatakan, penjajahan zionisme atas Palestina sangat tidak menguntungkan bagi rakyat.

Meski demikian, tambah Maliki, semangat untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajahan Israel tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Menteri mengatakan, politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang akan dijalankan oleh Donald Trump setelah resmi dilantik pada 20 Januari ini cukup mengkhawatirkan Pemerintah Palestina.

Salah satunya adalah rencana pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Menurut Maliki, Palestina tidak bisa menerima rencana tersebut karena wilayah Jerusalem masih berada di daerah pendudukan.

Rencana tindakan AS itu, menurut dia, seharusnya dilakukan melalui negosiasi dan bukan cara sepihak karena dengan demikian sama artinya menganggap Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Maliki menambahkan, Jerusalem adalah kota suci tidak saja bagi Muslim, tetapi juga bagi umat Kristen dan Yahudi.

Rencana pemindahan Kedutaan Besar AS itu akan merusak segala upaya yang telah dilakukan melalui proses negosiasi.

Menteri Maliki menegaskan, ini merupakan hal yang tidak bertanggung jawab, dan dunia internasional harus mengambil tindakan untuk melindungi apa yang sudah dicapai.

Dia menginformasikan bahwa Trump berencana mengundang Perdana Menteri Israel ke upacara pelantikan, suatu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Palestina.

Menghadapi kondisi tersebut, Palestina mengusulkan pembentukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan lima negara pemegang hak veto guna memobilisasi dunia internasional untuk menentang rencana itu.

Pemerintah Palestina telah menyurati Sekjen OKI dan Menteri Luar Negeri Malaysia yang melaksanakan KTT terkait Rohingya di Kuala Lumpur pada 19 Januari 2017 guna mengangkat isu ini dalam pembahasan konferensi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com