Pertama Kali dalam Sejarah, Suu Kyi Temui Obama di AS sebagai Pejabat Negara

WASHINGTON, KOMPAS.com - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tokoh pro demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dalam status sebagai pejabat negara. 

Suu Kyi yang kini memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar, bertemu dengan Obama, Rabu (14/9/2016) di Gedung Putih, Washington DC.

Pertemuan di AS ini merupakan kali pertama sejak Suu Kyi bersama partainya memenangi proses pemilihan umum di Myanmar tahun lalu.

Di bawah kepemimpinan yang baru, AS pun memberikan kelonggaran atas sanksi yang selama ini dijatuhkan kepada negara yang dulu dikenal dengan nama Burma.

Sanksi AS dijatuhkan ketika negara ini berada di bawah kendali junta militer. 

Baca: Aung San Suu Kyi Terbang ke AS Temui Obama Pekan Depan

Selain bertemu Obama, Suu Kyi pun bakal bertemu dengan Wakil Presiden Joe Biden, Menteri Luar Negeri John Kerry dan anggota-anggota Kongres.

"Dalam pertemuan dulu, dorongan dan dukungan diberikan kepada Suu Kyi dalam posisi sebagai tokoh penggerak demokrasi," ungkap Murray Hiebert, staf ahli Asia Tenggara di Washington's Center for Strategic and International Studies.

"Saat ini, pertemuan keduanya berlangsung antara orang-orang yang memiliki peran di negaranya," sambung Hiebert, seperti dilansir Reuters. 

Obama berharap untuk bisa berkonsultasi dengan Suu Kyi tentang arti penting kelonggaran sanksi AS bagi perkembangan investasi dan demokrasi di Myanmar. 

Sebelumnya, AS telah membuka kelonggaran sanksi terhadap Myanmar sejak awal tahun ini, demi menyokong reformasi politik di sana.

Dalam sejarah Myanmar, kekuatan militer mundur dari kontrol langsung terhadap negara pada tahun 2011, setelah 49 tahun berkuasa.

Kendari demikian, militer tetap memegang kekuasaan politik, dan menguasai 25 persen kursi parlemen, serta memegang tiga jabatan menteri utama. 

Sementara, pasca kemenangan pemilu, Suu Kyi tetap tak bisa maju sebagai Presiden.

Hal ini terkait dengan aturan dalam konstitusi negara yang disusun penguasa militer kala itu. Pasalnya, Suu Kyi memiliki anak yang bukan berkewarganegaraan Myanmar.

Akhirnya, Suu Kyi pun bertahan di dalam pemerintahan dan menjadi pemimpin "de facto" di Myanmar. Sementara jabatan resminya adalah Menteri Luar Negeri dan Konselor Negara.