Pemerintah Inggris Tolak Petisi untuk Gelar Referendum Ulang

LONDON, KOMPAS.com - Pemerintah Inggris, Sabtu (9/7/2016), secara resmi menolak sebuah petisi yang ditandatangani 4,125 juta orang yang mendesak digelarnya referendum kedua terkait keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

"Kami menandatangani seruan kepada pemerintah untuk menegakkan aturan bahwa jika pemilih 'leave' kurang dari 60 persen dan jumlah pemberi suara kurang dari 75 persen maka harus digelar referendum ulang," demikian isi petisi tersebut.

Memang, pada referendum yang digelar pada 23 Juni lalu, hanya 72 persen pemilik suara yang memberikan pilihan dan 52 persen atau sekitar 17,4 juta orang memilih Inggris keluar dari Uni Eropa.

Sementara, jika penandatangan sebuah petisi online yang disediakan parlemen mencapai di atas 100.000 orang, maka Komite Petisi mempertimbangkan petisi tersebut untuk dibahas dalam sidang parlemen.

Dalam responnya, pemerintah mengatakan menurut undang-undang Referendum Uni Eropa tidak diatur soal jumlah persentase minimal pemberi suara.

Pemerintah melanjutkan bahwa PM David Cameron pada 27 Juni di parlemen sudah menjelaskan bahwa referendum ini merupakan salah satu ujian demokrasi terbesar bagi Inggris dengan lebih dari 33 juta orang memberikan suara.

"Perdana menteri dan pemerintah sudah sangat jelas bahwa referendum ini hanya terjadi sekali dalam satu generasi dan seperti dikatakan perdana menteri, apapun hasilnya harus dihormati," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri.

"Kini kita harus mempersiapkan proses keluar dari Uni Eropa dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan hasil terbaik untuk rakyat Inggris dalam negosiasi ini," lanjut Kemenlu.

Sementara itu, antara 2.000 hingga 6.000 orang diperkirakan akan bergabung dengan gerakan More in Common Picnic Against Brexit pada Sabtu ini.

Warga Inggris yang menentang keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa berkumpul di Green Park London, yang berada di dekat Istana Buckingham, kediaman resmi Ratu Elizabeth II.

Sebuah aksi damai sudah digelar di London pada 3 Juli lalu dan diikuti 40.000 orang. Mereka berjalan kaki melintasi London untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap PM Cameron yang menggelar referendum.

Hasil referendum itu memicu pengunduran diri PM David Cameron. Kini anggota Partai Konservatif yang berkuasa akan memilih antara Mendagri Theresa May dan Menteri Energi Andrea Leadsom sebagai pemimpin baru, sekaligus perdana menteri selanjutnya.

Nantinya, perdana menteri baru akan bertanggung jawab untuk menjalankan Ayat 50 dalam Perjanjian Uni Eropa Lisabon, yang akan memulai hitung mundur selama dua tahun keluarnya Inggris dari blok ekonomi tersebut.