Panama Bentuk Komisi Independen demi Transparansi Keuangan

PANAMA CITY, KOMPAS.com — Pemerintah Panama membentuk komisi independen yang terdiri atas pakar domestik dan internasional, dengan tujuan memperbaiki transparansi pada industri keuangannya.

Langkah itu ditempuh menyusul bocornya jutaan dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca yang menunjukkan bantuan perusahaan itu terhadap sejumlah klien demi menghindari pajak dan sanksi.

Presiden Panama Juan Carlos Varela mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan negara-negara lain guna mengungkap kejahatan keuangan yang dilakukan orang-orang kaya dan berkuasa.

"Pemerintah Panama, melalui kementerian luar negeri kami, akan membentuk komisi independen berisi pakar domestik dan internasional... untuk memperkuat transparansi sistem keuangan dan hukum," ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.

Panel itu, menurut Varela, bakal menyusun langkah praktis dan tindakan untuk memperkuat transparansi sistem keuangan dan sistem hukum.

Beberapa koresponden mengatakan, Varela tampak berkeinginan kuat melawan serangan media asing yang menurutnya memberikan cap dan stigma pada dirinya setelah kebocoran data Mossack Fonseca.

Pihak Mossack Fonseca mengatakan, mereka adalah korban peretasan. Mitra Mossack Fonseca, Ramon Fonseca, mengatakan, kebocoran itu terjadi melalui peretasan terhadap server-server komputer mereka di luar negeri.

Kini, Mossack Fonseca mengajukan keluhan kepada Kejaksaan Agung Panama. Firma itu menuding, media yang memberitakan kebocoran itu "tidak memiliki akses sah pada dokumen dan informasi yang diambil dari perusahaan kami" dan mengeksposnya di luar konteks.

Bocoran data Mossack Fonseca telah berimbas ke ranah politik di sejumlah negara.

Pada Selasa (5/4/2016), Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson mundur dari jabatannya setelah kuatnya tekanan publik.  

Gunnlaugsson didesak mundur setelah bocoran data "Panama Papers" milik Mossack Fonseca menunjukkan bahwa dia memiliki perusahaan di negara bebas pajak dengan istrinya. Persoalannya, pemilikan saat ia menjadi anggota parlemen itu tidak diumumkan ke publik.

Sementara itu, sedikitnya delapan tokoh elite China memiliki kerabat yang mengendalikan perusahaan-perusahaan rahasia di luar negeri.

Adanya delapan nama ini menjadikan China sebagai pelanggan terbesar firma hukum Mossack Fonseca. Banyak nama itu terkait dengan berbagai bank di luar negeri pada masa lalu.