Presiden Guatemala Diperintahkan Ditangkap

Surat perintah penangkapan untuk Presiden kini telah dikeluarkan oleh Hakim Miguel Angel Galvez, yang bertanggung jawab atas penyelidikan, kata Julia Barrera, juru bicara kantor kejaksaan.

Berdasarkan hukum Guatemala, Perez akan secara otomatis disingkirkan dari kekuasaan jika dijebloskan ke tahanan oleh pengadilan pidana.

Jaksa Agung Guatemala juga mengatakan pada Rabu bahwa dia yakin Perez akan dihukum karena korupsi. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung negara itu menolak banding Perez terkait langkah jaksa yang menuntut dia.

Pemimpin konservatif itu berada di jurang kejatuhan setelah Kongres pada Selasa dengan suara bulat mencabut kekebalannya sebagai presiden. Kesepakatan tersebut dicapai setelah sebanyak 132 dari 158 anggota parlemen setuju mencabut hak imunitas presiden. Pencabutan itu membuka jalan bagi jaksa untuk terus maju dengan kasus mereka terhadap dirinya.

Para penyidik menuduh Perez merupakan auktor intelektualis di balik upaya penggelapan jutaan dollar dana dari bea cukai. Mereka menuding presiden dan sejumlah pejabat menerima jatah dari uang suap yang diberikan para pengusaha yang ingin menghindari pajak impor. Praktik itu merugikan negara jutaan dolar.

Presiden membantah dirinya terlibat. Namun, mantan wakil presiden dan sejumlah pejabat tinggi dipaksa mengundurkan diri dari jabatan mereka akibat skandal tersebut.

"Ada sebuah kasus pidana dan kami akan ke pengadilan dan kemudian akan ada putusan hakim. Menurut pendapat saya, dan berdasarkan apa yang saya tahu tentang kasus ini, ini akan berakhir dengan hukuman," kata Jaksa Agung Thelma Aldana kepada AFP. "Saat ini kami punya kebebasan penuh untuk menyelidiki apa pun yang kami anggap relevan dalam kasus presiden ini," kata Aldana, yang dulu ditunjuk oleh Perez.

Perez merupakan presiden pertama dalam sejarah negara-negara Amerika Tengah yang dilucuti kekebalannya, sebuah keputusan yang dirayakan rakyat Guatemala yang jengkel terhadap Perez pada Selasa malam setelah berbulan-bulan melakukan protes untuk menurunkan dia.

Seorang hakim kemudian melarang pensiunan jenderal berusia 64 tahun itu untuk meninggalkan negara tersebut.