Kekalahan Erdogan Berpotensi Picu Turbulensi Politik di Turki

Ketidakpastian politik ini langsung mengguncang pasar keuangan, yang diwarnai dengan anjloknya pasar saham dan nilai tukar lira Turki terhadap dolar As.

Dalam pemilihan umum yang digelar pada Minggu (5/6/2015), Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mendominasi politik Turki selama 13 tahun terakhir gagal meraih suara mayoritas setelah Partai Demokratik Rakyat Turki (HDP) meraih peningkatan suara cukup signifikan.

Dengan kegagalan AKP meraih kursi mayoritas parlemen maka kemungkinan terbentuknya pemeirntahan koalisi atau pemilihan umum lebih awal sangat terbuka.

Hasil buruk ini juga menghancurkan ambisi Erdogan, yang sebelum menjadi presiden menjabat perdana menteri selama 11 tahun, untuk mengamandemen konstitusi yang akan mengubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer ke presidensial.

Namun, untuk mengubah konstitusi AKP harus meraih dua pertiga kursi parlemen. Beberapa bulan sebelu  pemilu digelar, Erdogan mencanangkan untuk meraih 400 kursi parlemen.

Dalam pernyataan perdananya setelah hasil pemilu yang di luar dugaan ini, Erdogan mengakui AKP tak bisa memerintah Turki sendirian dan meminta semua kekuatan politik negeri itu menunjukkan kedewasaan dalam situasi ini.

"Berdasarkan hasil pemilu, tak satupun partai politik yang bisa membentuk pemerintahan sendiri," kata Erdogan dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan.

"Semua kekuatan politik harus menunjukkan tanggung jawab dan sensitivitas untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan rakyat terhadap negara dan pencapaian demokrasi kita," tambah Erdogan.

Dalam pemilu kali ini AKP meraup 41 persen suara, disusuk Partai Rakyat Republik (CHP) dengan 25 persen suara, Partai Gerakan Nasionalis (MHP) 16,5 persen suara dan di posisi keempat HDP dengan 13 persen suara.

Dengan hasil ini maka AKP meraih 258 dari 550 kursi parlemen, CHP 132 jursi sedangkan MHP dan HDP sama-sama mendapatkan 80 kursi parlemen.