Seorang Perwira Militer Gulingkan Presiden Burundi

Namun, kantor kepresidenan langsung mengabaikan pernyataan yang dibuat Mayor Jenderal Godefroid Niyombare dan menyebut pernyataannya sebagai sebuah lelucon. Niyombare sendiri telah dipecat dari posisinya sebagai kepala dinas intelijen Bujumbura pada Februari oleh Presiden Nkurunziza.

Niyombare menyampaikan pernyataanya tersebut kepada wartawan di sebuah barak militer di ibu kota Bujumbura. Sementara itu, Presiden Nkurunziza sedang berda di luar negeri untuk menghadiri sebuah KTT Afrika.

Niyombare, yang pernah menjadi duta besar di Kenya itu, dikelilingi sejumlah perwira senior angkatan darat dan kepolisian, termasuk mantan menteri pertahanan negeri itu.

"Mempertimbangkan arogansi Presiden Nkurunziza dan saran dunia internasional agar beliau menghormati konstitusi dan kesepakatan damai Arusha, komite untuk penegakan kesepakatan nasional memutuskan: memberhentikan Presiden Nkurunziza dan membubarkan pemerintahannya," kata Mayjen Niyombare.

Sebelumnya, lebih dari 20 orang tewas sejak aksi unjuk rasa pecah di negeri Afrika tengah yang miskin itu sejak dua pekan lalu.

Para pengunjuk rasa menilai niat Nkurunziza yang ingin kembali menjabat setelah 10 tahun berkuasa menyalahi konstitusi negeri itu dan kesepakatan damai Arusha. Kesepakatan damai Arusha inilah yang mengakhiri perang saudara yang dipicu masalah etnis pada 2005 yang menewaskan setidaknya 300.000 orang.

Kritik terhadap niat Nkurunziza juga datang dari luar negeri terutama negera-negara Barat yang selama ini membantu Burundi, termasuk Amerika Serikat. Krisis di Burundi itu memicu para pemimpin negara-negara Afrika timur dan sejumlah petinggi Afrika Selatan menggelar pertemuan di Dar es Salaam, Tanzania.

Mereka mendiskusikan krisis politik di BUrundi yang mulai mempengaruhi negara-negara sekitarnya. Lebih dari 50.000 warga Burundi mengungsi ke negara-negara tetangga sejak kekerasan terjadi.

Badan PBB urusan pengungsi (UNHCR) mengatakan krisis di Burundi berpotensi menjadi sebuah krisis besar yang bisa mengakibatkan setidaknya 300.000 orang mengungsi baik ke wilayah lain di Burundi maupun ke luar negeri.