Hamas-Fatah Sepakati Pemerintahan Bersama

PM Hamas Ismail Haniya di Jalur Gaza dalam pidato yang disiarkan televisi mengatakan, perpecahan Palestina sudah berakhir dan pemilihan umum akan digelar dalam waktu tujuh bulan.
Kesepakatan serupa juga telah dicapai pada masa lalu, tetapi tak pernah terwujud.

Hamas pada 2007 merebut jalur Gaza dari tangan Mahmoud Abbas yang kemudian hanya berkuasa di Tepi Barat. Sejak saat itu, kedua kubu hanya berkuasa di wilayah masing-masing. Pekan ini, Abbas mengirim delegasi ke jalur Gaza untuk membicarakan rekonsiliasi.

Salah satu anggota delegasi yang dikirim Abbas, Bassam Salhi, mengatakan, di bawah kesepakatan baru ini, sebuah pemerintahan interim bersama akan dibentuk dalam beberapa pekan dan akan diikuti pemilihan umum enam bulan berikutnya.

Terkait upaya Mahmoud Abbas memperbaiki hubungannya dengan Hamas, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, Abbas harus memilih berdamai dengan Israel atau berdamai dengan musuh Israel.

"Apakah Abbas menginginkan perdamaian dengan Israel atau dengan Hamas? Anda hanya bisa memilih salah satu. Saya harap Abbas memilih perdamaian, namun sejauh ini tampaknya tidak," kata Netanyahu.

Menegaskan peringatan Netanyahu, Menlu Israel Avigdor Lieberman mengatakan, kesepakatan Abbas dengan Hamas akan merupakan tanda berakhirnya negosiasi damai antara Israel dan otoritas Palestina.

Sementara itu, juru bicara Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdeineh, mengatakan persatuan Fatah dan Hamas merupakan masalah dalam negeri Palestina. "Abbas memilih perdamaian dan persatuan rakyat Palestina," kata Rdeineh.

"Pilihan untuk mempersatukan rakyat Palestina mendorong perdamaian. Tidak ada kontradiksi antara rekonsiliasi dan negosiasi," tambah dia.

Namun, Israel bersikukuh Abbas yang mendapatkan kekuasaan terbatas di Tepi Barat tidak bisa melakukan perdamaian dengan Israel sekaligus Hamas, yang selalu menginginkan kehancuran Israel.