Selasa, Mesir Gelar Referendum Konstitusi...

KAIRO, KOMPAS.com — Mesir menggelar referendum konstitusi, Selasa (14/1/2014). Pemungutan suara pertama sejak militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi ini cenderung memberikan peluang penyerahan kursi kepresidenan Mesir kepada kepala militer Jenderal Abdel Fattah al-Sisi.

Sisi memimpin penggulingan Mursi, presiden pertama Mesir yang dipilih melalui pemilu bebas, pada Juli 2013. Kalangan yang berseberangan dengan Sisi menyebutnya sebagai dalang kudeta yang diikuti dengan krisis politik terburuk Mesir dalam sejarah modern Mesir.

Namun, referendum digelar di tengah banyak warga Mesir yang sudah lelah melihat konflik politik dan kehancuran ekonomi, yang bermula sejak 2011 ketika rakyat Mesir menggulingkan penguasa otoriter Hosni Mubarak. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong rakyat memberikan mandat kepada Sisi untuk mengembalikan stabilitas.

"Dia (Sisi) adalah orangnya (untuk menjadi presiden)," kata Om Sami, warga dari kawasan kumuh Kairo. Pendapat ini menggambarkan pandangan umum rakyat Mesir hari ini, meskipun bila dia terpilih, demokrasi yang bergulir sejak kejatuhan Mubarak akan tercoreng.

"Situasi tidak menyenangkan kami, tetapi kami akan memilih 'ya' dan Insya Allah itu akan menjadi lebih baik," ujar Sami. Referendum ini akan menjadi jajak pendapat ketiga, dengan enam kali warga memberikan suara, untuk perubahan konstitusi sejak pemberontakan yang menjatuhkan Mubarak pada Januari 2011.

Konstitusi sebelumnya sudah diganti dan disahkan oleh Mursi pada 2013, juga lewat referendum. Sekutu Mesir berharap referendum kali ini akan membawa situasi politik yang lebih baik, tiga tahun setelah "Arab Spring" yang membawa gelombang demokrasi di Timur Tengah.

Draf konstitusi cacat

Apa pun hasil referendum hari ini, akan berdampak pada Timur Tengah, mengingat posisi Mesir yang masih sangat berpengaruh di kawasan tersebut. Gejolak politik telah menghancurkan perekonomian Mesir.

Namun, Ikhwanul Muslimin dan para simpatisan pendukung Mursi menyerukan gerakan boikot atas referendum ini, tidak semata menjawab "tidak" untuk referendum yang akan mengembalikan rezim militer ke negara itu.

International Commission of Jurists (ICJ), kelompok yang berbasis di Geneva dan bekerja untuk supremasi hukum, menyebut rancangan konstitusi yang diajukan melalui referendum ini sangat cacat.

"Kampanye referendum dilakukan dalam konteks ketakutan, intimidasi, dan represi. Karenanya, kewajaran dari seluruh proses menjadi pertanyaan," kata lembaga ini dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan sementara Mesir menjanjikan referendum ini sebagai langkah pemulihan demokrasi, bersamaan dengan tindakan keras yang mereka lakukan pada Ikhwanul Muslimin yang adalah organisasi paling terorganisasi di Mesir hingga akhir tahun lalu.

Pada 25 Desember 2013, pemerintah sementara Mesir mengumumkan Ikhwanul Muslimin mereka nyatakan sebagai organisasi teroris.

Pemilihan presiden direncanakan akan berlangsung pada April 2014, bila referendum ini disetujui mayoritas rakyat Mesir yang mau mengikutinya.

Transisi politik Mesir terus menghadapi tantangan, termasuk dari kelompok milisi yang meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan Mesir.