Peraturan terbaru itu diharapkan lolos pada Oktober mendatang. Peraturan itu mendapat dukungan dari Partai Australia Hijau dan kelompok minoritas Partai Buruh di ACT. Kalau berhasil dilegislasi, peraturan itu menjadi yang pertama di Australia untuk urusan pernikahan sesama jenis. "Pemerintah bekerja keras bagi warga yang akan menikah sesuai peraturan tersebut," kata Menteri Ketua ACT Katy Gallagher.
Sejatinya, bukan kali pertama bagi ACT untuk mengegolkan peraturan ini. Soalnya, pada 2006, saat Perdana Menteri (PM) John Howard berkuasa, peraturan ini juga diajukan lewat Undang-
Undang Persatuan Sipil. Tetapi, upaya itu belum menuai hasil.
Definisi
Undang-Undang Pernikahan Persemakmuran Australia memang mendefinisikan "pernikahan" sebagai persatuan antara satu orang pria dan satu orang wanita. Dus, pernikahan sesama jenis adalah ikhwal nan ilegal.
Sementara PM Tony Abbott pernah mengatakan kalau dirinya meminta advis ke ACT soal pernikahan sesama jenis. "Anda semua tahu, di bawah konstitusi, Persemakmuran mempunyai tanggung jawab untuk pernikahan dan jaksa penuntut umum akan mencari nasihat tepat sejauh mana ACT sudah melangkah," katanya.
Kendati begitu, soal pernikahan sesama jenis di Benua Kanguru memang terbilang masih dalam tahap pro dan kontra. Partai Australia Hijau berdiri di sisi pendukung. Sementara belum ada kata sepakat resmi dari Partai Buruh menyangkut hal tersebut.