Pemerintah India "Gagal" Atasi Serangan Air Keras

Majelis hakim mengatakan, pemerintah antara lain seharusnya mengeluarkan peraturan tentang pembatasan penjualan air yang digunakan untuk serangan tersebut.

Ditambahkan bahwa mereka akan mengeluarkan keputusan yang mengikat pemerintah jika dalam waktu sepekan tidak menyiapkan skema dalam mencegah serangan dan memberi perlindungan kepada para korban.

Serangan air keras sering terjadi di kawasan Asia Selatan, dan di India saja diperkirakan terjadi sekitar 1.000 serangan setiap tahun.

Banglades, Pakistan, dan Afganistan juga merupakan negara-negara yang memiliki angka yang tinggi dalam serangan air keras atas perempuan.

Sebagian besar korban adalah perempuan dan para pegiat mengatakan alasannya beragam, antara lain karena perempuan menolak cinta seorang pria maupun majikan yang menjadi sasaran kemarahan pekerjanya.

Undang-undang baru

Seruan untuk membatasi penjualan bahan cair kimia—yang sering digunakan dalam serangan—sudah lama diungkapkan kelompok pegiat perempuan. Pembatasan itu diharapkan merupakan salah satu tindak lanjut dari undang-undang baru di India yang diterapkan tahun ini untuk menghadapi kekerasan atas perempuan.

Undang-undang baru memberikan ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan atas perempuan, termasuk hukuman mati maupun hukuman penjara sampai 10 tahun atas penyerang air keras.

Namun, pihak pegiat juga menginginkan agar diambil langkah-langkah pencegahan dan bukan hanya sanksi hukum semata.

Bulan Desember tahun lalu, India digemparkan dengan kasus pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang mahasiswi yang memicu aksi unjuk rasa massal dan menekan pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada perempuan.

Mahasiswi yang tidak disebutkan namanya itu sempat dirawat di Singapura, tetapi akhirnya meninggal dunia.