Resolusi HAM PBB untuk Iran, Suriah, dan Korut

NEW YORK, KOMPAS.com - Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, Jumat (21/12/2012), mengecam keras berbagai bentuk pelanggaran serius hak azasi manusia di sejumlah negara seperti Suriah, Iran, dan Korea Utara.

Ketiga negara itu ditekan agar segera menghentikan berbagai bentuk serangan terhadap warga sipil, penyiksaan, dan juga pembatasan terhadap setiap gerakan pembebasan di negara masing-masing.

Terkait isu pelanggaran HAM di Suriah, sebanyak 135 negara dari total 193 negara anggota memberi suara mendukung resolusi, mendesak penghentian segera pelanggaran HAM, yang disebut sebagai terjadi secara "meluas dan sistematis". Hanya 12 negara menolak, sementara 36 lainnya bersikap abstain.

Terkait kasus pelanggaran HAM di Iran, sebanyak 86 negara mendukung resolusi terhadap negeri itu, sekaligus mendesak Iran segera menghentikan berbagai bentuk praktik penyiksaan, hukuman mati, dan eksekusi terhadap kelompok minoritas.

Sebanyak 32 negara menentang resolusi terhadap Iran, sementara 65 negara lain bersikap abstain.

Terkait Korut, untuk pertama kalinya dalam sejarah seluruh negara anggota Majelis Umum PBB sepakat secara konsensus mengeluarkan resolusi, sehubungan dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM di negara itu.

Secara serius negara-negara anggota PBB menyampaikan kekhawatiran, terhadap semakin meningkatnya laporan berbagai bentuk pelanggaran HAM sangat serius. Pelanggaran terjadi secara meluas dan sistematis di semua aspek, seperti terkait hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya.

Isi resolusi

Secara spesifik, resolusi yang dijatuhkan terhadap Suriah berisi desakan agar pemerintahan negeri itu segera membebaskan orang-orang yang selama ini ditangkap secara sewenang-wenang. Resolusi itu juga berisi keprihatinan terhadap semakin meningkatnya jumlah warga Suriah yang mengungsi keluar negeri, sejak awal perang pecah 21 bulan lalu.

Delegasi Suriah dalam sidang itu mengatakan, resolusi yang dihasilkan justru menyembunyikan berbagai bentuk upaya mencari solusi damai, yang telah terjadi dan dilakukan selama ini.

Selain itu, pihak Suriah juga menuduh beberapa negara co-sponsor resolusi seperti Qatar, Arab Saudi, dan Maroko justru adalah pihak-pihak yang seharusnya paling harus bertanggung jawab terhadap semakin meningkatnya kekerasan.

Sedikitnya 40.000 warga Suriah tewas akibat campur tangan yang dilakukan ketiga negara itu terhadap urusan dalam negeri Suriah. Kecaman itu dilontarkan diplomat Suriah untuk PBB, dalam pertemuan tersebut.

Terkait isi resolusi yang dijatuhkan terhadap Iran, secara spesifik resolusi itu menekankan kekhawatiran mendalam atas berbagai praktik kekerasan sistematis, yang kebanyakan dialami oleh para pembela HAM termasuk para pengacara dan jurnalis.

Resolusi atas Iran juga mendesak pemerintahan negeri itu segera membebaskan mereka yang ditangkap dan ditahan, karena memperjuangkan hak-hak berserikat mereka secara damai, termasuk juga ketika mereka berupaya memastikan adanya pemilihan presiden 2013 yang bebas, adil, dan transparan.

Duta Besar Iran di PBB, Mohammed Khazaee, menuduh sejumlah negara seperti Kanada dan Amerika Serikat bertindak sebagai penyokong besar, dalam mengupayakan pembentukan resolusi terkait HAM terhadap Iran.

Khazaee menuduh resolusi tersebut lebih kental kepentingan politiknya, dan sama sekali tak merefleksikan kondisi Iran yang sebenarnya. Dia juga menantang seluruh anggota Majelis Umum PBB, jika berani mengklaim pelaksanaan penegakan HAM di negaranya sebagai yang paling sempurna.

"Kita semua sekarang punya pilihan. Apakah ingin meneruskan upaya mempromosikan dan melindungi HAM secara lebih serius, atau malah memicu sebuah kemunduran ketika resolusi, yang dihasilkan sekarang ini, justru telah dipolitisasi dan tidak berimbang," kecam Khazaee.

Diplomat dari Korea Utara yang hadir dalam persidangan tersebut menuduh, resolusi yang dijatuhkan terhadap negaranya tak lebih dari sekadar propaganda yang justru menciptakan konfrontasi dan malah menghalang-halangi dialog dan kerjasama yang telah ada.

Selain mengritik berbagai bentuk pelanggaran HAM, resolusi terhadap Korut juga menyoroti keberadaan kamp-kamp penjara, praktik penyiksaan, serta pembatasan pergerakan rakyatnya, dan juga pemenjaraan mereka yang mencoba melarikan diri ke luar negeri. (AP/REUTERS/DWA)