Inggris Batalkan Bantuan Keuangan untuk Rwanda

LONDON, KOMPAS.com - Inggris menghentikan bantuan sebesar 21 juta poundsterling atau Rp 323 miliar untuk Rwanda. Penundaan ini terkait keterlibatan Rwanda mendukung pemberontakan di Republik Demokratik Kongo.

Menteri Pembangunan Internasional Justine Green mengatakan uang bantuan itu seharusnya dikucurkan bulan depan. Namun, pemberian bantuan itu dibatalkan setelah Presiden Rwanda Paul Kagame melanggar kesepakatan.

"Pemerintah (Inggris) sangat prihatin menanggapi laporan yang lengkap dan kredibel terkait keterlibatan Rwanda dengan pemberontak M23 di RD Kongo," kata Green, Jumat (30/11/2012).

"Bukti-bukti yang ada ini menunjukkan telah terjadi pengingkaran terhadap prinsip-prinsip kerja sama yang mendasari nota kesepahaman yang telah dibuat," lanjut Green.

"Sehingga, kami memutuskan untuk tidak mengucurkan bantuan keuangan berikutnya untuk Rwanda," Green menegaskan.

"Kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik di kawasan ini dan kami akan bekerja sama dengan pemerintah Rwanda dan RD Kongo untuk mengamankan resolusi damai di wilayah timur Kongo," ujar Green.

Sebelumnya, menteri pendahulu Green, Andrew Mitchell secara kontroversial menyetujui kucuran dana 16 juta poundsterling atau Rp 247 miliar untuk Rwanda di hari terakhirnya menjabat menteri pada September lalu.

Saat itu, Mitchell menilai kemajuan dalam perundingan internasional menjadi alasan dia mencairkan bantuan keuangan untuk Rwanda.

Pemerintahan Presiden Kagame mendapatkan banyak pujian karena mampu meningkatkan perekonomian dan kondisi sosial Rwanda, pasca kerusuhan etnis yang menewaskan sedikitnya 800.000 orang pada 1994 lalu.

Namun, Kagame yang memerintah sejak 2000, belakangan dihujani kritik karena mendanai kelompok pemberontak M23 yang melawan pemerintahan Republik Demokratik Kongo. Bahkan berdasarkan dokumen PBB yang bocor, menteri pertahanan Rwanda secara praktis menjadi pemimpin pemberontakan itu.

Kekerasan yang kemudian terjadi di kawasan timur RD Kongo mendatangkan banyak kecaman. Bahkan AS dan sejumlah negara Eropa akhirnya menunda bantuan keuangan untuk pemerintahan Paul Kagame.