Putra Presiden Korsel Hadapi Pemeriksaan Pajak

SEOUL, KOMPAS.com - Sejumlah jaksa Korea Selatan (Korsel), Rabu (14/11), mengatakan, mereka akan menyerahkan putra tunggal Presiden Lee Myung-Bak ke otoritas pajak saat mereka menentukan sejumlah tuntutan atas sebuah proyek pembangunan rumah  pensiun bagi Lee.

Walaupun Lee Si-Hyung tidak termasuk di antara tiga orang yang didakwa, para jaksa itu mengatakan catatan pajaknya akan diperiksa oleh para petugas terkait kemungkinan pengenaan pajak hadiah terhadap dana yang dia terima dari anggota keluarganya guna membantu pembelian tanah bagi rumah itu.

"Kami telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah dokumen ke Badan Pelayanan Pajak Nasional," kata jaksa penuntut khusus Lee Kwang-Bum kepada wartawan.

Tuntutan-tuntutan terkait pelanggaran kepercayaan termasuk terhadap mantan Kepala Badan Keamanan Presiden, Kim In-Jong.

Berbagai tuntutan itu menyusul sebuah penyelidikan selama sebulan oleh jaksa khusus atas dugaan penyimpangan pembelian sebidang tanah di pinggir selatan Seoul. Tanah itu akan digunakan untuk membangun rumah masa pensiun bagi Lee, yang secara resmi akan meninggalkan kekuasaan pada Januari 2013 setelah menjabat presiden negara itu selama satu periode sesuai undang-undang Korea Selatan.

Kapling tersebut dibeli secara bersama-sama oleh putra presiden, Lee Si-Hyung, dan Badan Keamanan Presiden. Badan Keamanan itu perlu menempatkan para agennya di lokasi itu.

Namun biaya pembeliannya diduga tidak dibagi secara merata. Ada dugaan bahwa Badan Keamanan membayar harga terlalu tinggi untuk bagiannya, sementara putra Lee mendapat harga di bawah harga pasar untuk kapling perumahan itu.

Dalam perkembangan penyelidikannya, para jaksa mengetahui sudara presiden, Lee Sang-Eun, telah memberi keponakannya itu uang sebesar 600.000.000 won (542.000 dollar) untuk mengamankan transaksi kapling itu. Ibu Negara Kim Yoon-Ok juga ditanyai, walau hanya secara tertulis, terkait pinjaman bernilai sama yang dia berikan untuk anaknya.

Kantor kepresidenan Korsel membantah klaim oposisi tentang kecurangan keuangan dalam kasus itu.

Namun dalam menghadapi kritikan yang meningkat, presiden membatalkan seluruh proyek itu dan memutuskan untuk pindah ke rumah pribadinya yang sudah ada di Seoul selatan setelah turun dari kekuasaan.