Filipina-MILF Capai Kesepakatan

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Benigno Aquino III mengumumkan, Minggu (7/101/2012), bahwa pemerintahannya sudah mencapai kesepakatan awal dengan kelompok pemberontak Muslim terbesar negara itu.

Ini merupakan terobosan besar menuju berakhirnya pemberontak yang telah berlangsung selama 10 tahun di wilayah selatan negara itu.

Dalam pengumuman yang disiarkan langsung melalui televisi nasional itu, Aquino menggambarkan kesepakatan itu sebagai "perjanjian kerangka kerja" - peta jalan menunju terbentuknya wilayah yang otonom dan akan dikelola oleh warga Muslim.

Kesepakatan ini diambil setelah melalui negosiasi maraton antara pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Malaysia, yang menjembatani perundingan tersebut.

Kesepakatan itu diharapkan bisa ditandatangi dalam beberapa hari mendatang di Manila, kata sejumlah pejabat. Dalam perjanjian itu disebutkan beberapa prinsip umum dalam sejumlah isu besar, termasuk soal besarnya kekuasaan, pendapatan daerah, serta teritorinya.

Jika semua berjalan lancar, kesepakatan damai yang final bisa dicapai pada 2016, ketika Aquino mengakhiri enam tahun masa jabatannya.

"Kesepakatan kerangka kerja ini menjadi jalan ke arah perdamaian di Mindanao," kata Aquino. "Itu berarti tangan-tangan yang sebelumnya memegang senjata kini akan mengolah tanah, menjual hasil bumi, mengisi lapangan-lapangan kerja, dan membuka pintu berbagai peluang."

Namun, imbuh Aquino, pekerjaan tidak berhenti sampai di situ. "Masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan oleh kedua pihak," lanjutnya

Kesepakatan itu menandai kemajuan yang paling signifikan dalam negosiasi yang telah berlangsung selama 15 tahun dengan kelompok Moro, yang memiliki sekitar 11.000 anggota. Kesepakatan itu diharapkan mengakhiri pemberontakan yang sudah menewaskan lebih dari 120.000 orang dan menghambat kemajuan di kawasan itu.

"Kedua pihak bersepakat bahwa status quo tidak bisa diterima," demikian salah satu poin yang tertulis dalam kesepakatan setebal 13 halaman itu, seperti dikutip Associated Press.

Disebutkan pula pembentukan wilayah otonomi Muslim yang baru, yang disebut "Bangsamoro", untuk menggantikan yang sudah ada, yang dibentuk pada 1989 dan yang disebut Aquino sebagai "eksperimen yang gagal."

Kesepakatan itu juga menetapkan pembentukan Komisi Transisi yang beranggotakan 15 orang. Komisi ini yang akan menjabarkan semua detail dari kesepakatan awal dan rancangan hukum untuk pembentukan wilayah otonomi Muslim dalam dua tahun.

Para pemberontak akan mengupayakan "program kelulusan" untuk membubarkan unit-unit bersenjata "sehingga mereka bisa dikaryakan untuk hal lain," kata kesepakatan itu, tanpa menyebut tenggat waktu.

Para pejabat Filipina mengatakan kesepakatan awal itu akan ditampilkan di situs web pemerintah agar diketahui publik dan segera ditandatangani di ibukota Filipina, Manila. Penandatanganan itu akan dihadiri Presiden Aquino, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dan pemimpin pemberontak Moro Al Haj Murad Ibrahim.