Sudan Selatan Peringati Setahun Kemerdekaan

JUBA, KOMPAS.com- Sudan Selatan merayakan tahun pertama kemerdekaannya, tak mengindahkan peringatan mengenai stabilitas dan kelangsungan hidup perekonomian negara muda itu.

Massa turun ke jalan-jalan ibukota Juba hari Senin, dengan orang-orang memadati mobil-mobil yang berkeliling kota dan membunyikan klakson untuk menandai ulang tahun pertama sejak memisahkan diri dengan mantan musuh perang saudaranya, Sudan.

"Kita telah berjuang untuk hak kita untuk dihitung di antara masyarakat negara-negara merdeka dan kita telah mendapatkannya," kata Presiden Sudan Selatan Salva Kiir kepada massa yang berkumpul pada sebuah parade militer.

Sudan Selatan yang miskin itu telah melewati tahun yang didera oleh perang perbatasan dengan Sudan, serta kekerasan dalam negeri, serta ditutupnya produksi minyaknya dalam pertikaian dengan Khartoum.

Namun, Kiir yang berbicara di makam mantan pemimpin pemberontak John Garang mengatakan, negara muda itu harus melakukan lebih banyak lagi untuk mengurangi korupsi, dan belajar untuk menjauh dari dukungan donor besar yang menopang negara itu.

"Selama kita masih tergantung pada negara-negara lain, kemerdekaan kita belum lengkap," kata Kiir. "Kita harus lebih merdeka, kita harus independen secara ekonomi."

Di tengah perayaan kemerdekaan itu, AS mengimbau Sudan Selatan untuk mencapai kesepakatan dengan Sudan untuk mengekspor minyaknya, dengan mengatakan negara baru itu secara kritis membutuhkan sebuah sumber pendapatan.

"Salah satu tantangan yang paling mendesak bagi Sudan Selatan adalah mengambil sebuah pendekatan yang pragmatis dan berani pada krisis ekonominya saat ini. Tanpa pendapatan minyak, banyak proyek pembangunan yang telah dijadwalkan akan tertunda," kata Princeton Lyman, utusan khusus AS untuk Sudan dan Sudan Selatan.

Minyak merupakan pendapatan utama Sudan Selatan, namun negara terkurung daratan yang didukung Barat itu menghentikan ekspornya pada bulan Januari dalam pertikaian dengan Sudan mengenai biaya pipa kilang minyak.

Perayaan itu antara lain dihadiri oleh Deputi Menlu Sudan Salahudin Wanasy Mohammed Khair, Presiden Uganda Yoweri Museveni dan mantan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki.