Abbot Akan Langsung ke Indonesia jika Jadi PM

ADELAIDE, KOMPAS.com — Pemimpin partai oposisi Australia, Tony Abbot, mengatakan, jika terpilih sebagai perdana menteri, dalam waktu satu pekan dia akan mengunjungi Indonesia guna menyampaikan kebijakannya mengenai penyelundupan manusia.

"Saya tentu saja akan secara sopan menjelaskan kepada Pemerintah Indonesia bahwa kami tidak setuju  kapal-kapal Indonesia mencampakkan para pendatang ilegal ke Australia, sama seperti Indonesia juga tidak setuju warga Australia membawa narkotika ke Bali," kata Abbott dalam pidatonya mengenai kebijakan luar negeri di Melbourne, Jumat (27/4/2012) siang.

"Dalam masa satu minggu pemerintahan saya, saya akan memberikan perintah kepada Angkatan Laut. Jika memang aman untuk melakukannya, sesuai dengan prosedur komando, berdasarkan nasihat komandan lapangan, bahwa kapal berbendera, berawak, dan melaut dari pelabuhan Indonesia yang masuk ke Australia tanpa alasan resmi dipaksa kembali ke perairan Indonesia," kata pemimpin Partai Liberal tersebut.

Abbot menambahkan, pada hari-hari pertama pemerintahannya, dia akan menelepon Presiden Nauru guna merundingkan pembukaan pusat pemrosesan  pencari suaka di sana. Abbot menyampaikan pidato di depan peserta Institut Masalah Publik di Melbourne untuk menyampaikan kebijakan luar negeri yang selama ini jarang dijabarkan dengan rinci.

Menurut laporan koresponden Kompas di Australia, L Sastra Wijaya, kebijakan mengembalikan kapal pencari suaka ke perairan Indonesia merupakan hal yang kontroversial. Pejabat senior keamanan dan imigrasi Australia sudah mengatakan, kebijakan tersebut berbahaya tidak saja bagi para pencari suaka, tetapi juga bagi petugas keamanan Australia.

Abbot mengemukakan, kedudukan Australia di mata internasional akan lebih terhormat jika mereka berhasil mengatasi masalah-masalah "di sekitar", seperti penyeludupan manusia dan krisis politik di Papua Niugini.

Ia menambahkan, sekarang ini sepertinya Australia tidak memiliki pengaruh terbesar terhadap negara-negara di kawasan, seperti Indonesia dan Papua Niugini. Dalam reaksinya, Menteri Imigrasi Australia Chris Bowen mengkritik kebijakan Abbot dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan realitas.

"Kebijakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap Konvensi PBB mengenai pengungsi, dan di Eropa sudah pernah diputuskan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia," kata Bowen.