Pengadilan Perintahkan Penahanan Suami Arroyo

MANILA, KOMPAS.com - Pengadilan Filipina memerintahkan penahanan suami mantan presiden Gloria Macapagal Arroyo atas tuduhan menerima suap sebesar jutaan dollar dari sebuah perusahaan telekomunikasi China terkait sebuah kontrak yang di kemudian hari diketahui dihargai terlalu tinggi.

Ferdinand Topacio, kuasa hukum Jose Miguel "Mike" Arroyo, mengatakan bahwa kliennya berencana menyerahkan diri untuk kemudian meminta pembebasan dengan jaminan.

Jose Arroyo, seorang pengacara yang disebut-sebut sebagai operator di balik layar sepanjang sembilan tahun kepemimpinan istrinya, dituduh menerima uang untuk memudahkan kontrak pemerintah senilai 330 juta dollar AS dengan perusahaan China, ZTE Corp. Kontrak itu untuk mendirikan jaringan broadband di seluruh Filipina pada 2007. Kontrak itu awalnya bernilai 130 juta dollar AS.

Gloria Arroyo sendiri yang menyetujui kontrak tersebut, namun kemudian membatalkannya di bawah tekanan publik dan penyelidikan oleh parlemen.

Jose Arroyo membantah dia telah melanggar hukum dan mengatakan tuduhan suap itu cacat karena presiden kemudian membatalkan kontrak perjanjian itu.

Mantan presiden Arroyo, yang meninggalkan jabatan pada 2010, menghadapi tuduhan yang sama dengan suaminya, serta sejumlah tuduhan lain. Dia kini sudah ditahan di rumah sakit militer atas tuduhan kecurangan pemilu dan menyatakan dirinya tidak bersalah.

Mantan ketua lembaga pemilu, Benjamin Abalos dan mantan menteri transportasi Leandro Mendoza juga dituduh terlibat dalam kontrak ZTE tesebut dan surat perintah penahanannya sudah dikeluarkan Selasa (13/3/2012).

Mantan menteri perencanaan ekonomi Romulo Neri sudah bersaksi bahwa Abalos menawarinya uang suap agar Neri menyetujui kontrak itu. Sementara itu Jose de Venecia III, pihak yang kalah dalam lelang itu dan merupakan orang dekat di Arroyo, bersaksi bahwa suami mantan presiden itu menjanjikan komisi sebesar 70 juta dollar.

Arroyo pernah mencegah sejumlah pejabat tinggi, termasuk Neri, untuk terus bersaksi dalam penyelidikan di parlemen. Di bawah presiden saat ini, Benigno Aquino III, lembaga ombusman Filipina menyelidiki kasus itu dan menuntutnya di pengadilan antisuap yang mengeluarkan surat perintah penahanan itu. Jika dinyatakan bersalah, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Aquino menuduh pendahulunya itu melakukan korupsi dan mengatakan dia ingin membersihkan pemerintah dimulai dari penuntutan terhadap Arroyo dan kroni-kroninya. Pasangan Arroyo sendiri menuduhnya melakukan pembalasan dendam politik.

Kasus ZTE ini menjadi ujian bagi hubungan Filipina dengan China, yang sangat diburu oleh Arroyo. Aquino sendiri tidak begitu antusias dengan Beijing di tengah meningkatnya ketegangan terkait pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

Ketika skandal itu terbuka, ZTE membantah mereka telah menyuap. Perusahaan telekomunikasi itu menyatakan keprihatinan atas pembatalan kontrak yang mempengaruhi investasi China di Filipina itu.

Pemerintahan Aquino juga menunda investasi besar lain dari China, yakni sebuah proyek kereta api di wilayah utara Filipina setelah muncul dugaan nilai kontraknya terlalu tinggi karena ada penyuapan.