Oposisi Kecewa Tak Semua Tahanan Politik Bebas

YANGON, KOMPAS.com - Kubu oposisi Myanmar, Kamis (13/10/2011), menyatakan kecewa dengan amnesti tahanan yang lama ditunggu-tunggu dari kepemimpinan baru yang menjebloskan banyak pembangkang penting di balik jeruji besi.

"Masih ada banyak tahanan yang kita diharapkan akan dibebaskan dan siapa saja orang yang diharapkan akan dibebaskan. Kami merasa frustrasi," kata juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, Nyan Win, kepada AFP.

Pemerintah Myanmar mengampuni lebih dari 200 tahanan politik, kata Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) yang bermarkas di Thailand. Padahal pemerintah telah menahan sekitar 2.000 tahanan politik, termasuk para aktivis demokrasi, wartawan, para biksu dan pengacara.

Para aktivis mengkritik pemerintah sipil Myanmar karena tidak membebaskan sejumlah narapidana politik hingga Rabu (12/10/2011) dalam pemberian amnesti untuk lebih dari 6.300 tahanan.

Zarnagar, seorang komedian dan pengecam,  adalah di antara mereka yang dibebaskan.

AAPP mengatakan, rezim juga membebaskan Jenderal Hso Ten, pemimpin terkemuka etnis Shan yang dijatuhi hukuman 106 tahun untuk tuduhan antara lain pengkhianatan tingkat tinggi.

Sayangnya, banyak pembangkang terkemuka, termasuk tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam pemberontakan dipimpin mahasiswa pada 1988 yang gagal, masih tetap dibui.

AAPP mengatakan, angka akhir untuk jumlah pembangkang yang dibebaskan belum dikonfirmasi - sebagian karena pemerintah tidak secara eksplisit mengakui adanya tahanan politik.

Seorang pejabat penjara mengatakan kepada AFP, bahwa semua yang termasuk dalam pengampunan pada Rabu sudah menikmati kebebasan. "Pemberian pengampunan sudah selesai. Semua tahanan di dalam daftar amnesti sudah dilepaskan kemarin," katanya.

Pemerintahan Presiden Thein Sein, seorang mantan jenderal, tampaknya tertarik untuk memoles citra dan telah mengangkat harapan reformasi dengan membebaskan para pengritik, termasuk pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi.

Nasib tahanan politik di Myanmar mendapat perhatian penting dari pemerintah Barat yang telah memberlakukan sanksi-sanksi terhadap bangsa yang terisolasi dan kepemimpinannya.

Banyak tahanan politik dijatuhi hukuman penjara puluhan tahun dan telah mengalami "penyiksaan dan bentuk lain dari perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan", kata Amnesti Internasional, yang mendesak rezim Myanmar untuk melangkah lebih jauh.