Jangan Ada Pasukan Militer di Preah Vihear!

KOMPAS.com — Perseteruan antara Thailand dan Kamboja terkait situs kuil kuno Preah Vihear bakal memanas andai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak turun tangan. Untungnya, hal itu tidak terjadi.

Sebagaimana warta AP dan AFP pada Senin (18/7/2011), Mahkamah Internasional (ICJ) PBB sudah memerintahkan kedua negara untuk menarik pasukan mereka dari kawasan perbatasan yang diperebutkan kedua negara.  "Kedua pihak harus segera menarik semua personel militer yang saat ini berada di zona demiliterisasi sementara dan menahan diri agar tidak menempatkan militer di zona itu," demikian bunyi putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim ketua Hisashi Owada di Den Haag.

Mahkamah PBB juga menyebutkan, tim peninjau PBB akan diterjunkan ke lapangan untuk mengawasi gencatan senjata.

Kerja sama

Kamboja mengajukan kasus ini dengan meminta klarifikasi putusan Mahkamah Internasional pada 1962 yang memutuskan bahwa kuil tersebut menjadi milik Kamboja, tetapi membiarkan berbagai masalah lainnya samar-samar.

Sebaliknya, Thailand menghendaki kasus tersebut dibatalkan. Namun, Negeri Gajah Putih telah menyatakan akan menghormati putusan pengadilan. "Kami puas dalam arti bahwa perintah penarikan pasukan berlaku bagi Kamboja dan Thailand," kata Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya.

Putusan ICJ ini merupakan bagian dari kasus yang berlarut-larut dan pengadilan tertinggi PBB berusaha menjernihkan putusan-putusan sebelumnya. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand mulai meningkat sejak UNESCO menetapkan kuil Preah Vihear sebagai Warisan Dunia pada 2008.

Bentrokan antara pasukan kedua negara di sekitar kuil terjadi pada Februari tahun ini dan menewaskan 10 orang. Pada April, 18 orang lagi tewas dalam pertempuran di perbatasan, di sekitar gugusan kuil lain di wilayah barat.

Mahkamah Internasional meminta Kamboja dan Thailand untuk terus bekerja bersama Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mencapai kesepakatan guna memungkinkan pemantau ASEAN memiliki akses ke zona demiliterisasi di sekitar kuil.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Thailand untuk tidak menghalang-halangi akses bebas Kamboja ke kompleks kuil Preah Vihear atau menghalang-halangi Kamboja membawa pasokan makanan kepada personel nonmiliter di sana.