Oposisi Tolak Pengampunan Asaad

DAMASKUS, KOMPAS.com - Presiden Suriah Bashar al-Assad mengeluarkan dekrit yang memberikan pengampunan bagi para tahanan politik. Namun kelompok oposisi menolaknya.

"Presiden Asaad mengeluarkan dekrit pengampunan bagi kejahatan (politik) yang dilakukan sebelum 31 Mei 2011," kantor berita SANA melaporkan, Selasa (31/5/2011). Pengampunan itu berlaku bagi semua tahanan politik, juga Persaudaraan Muslim (Muslim Brotherhood).

Namun para pemimpin oposisi, yang kini berkumpul di Turki, mengabaikannya. "Tindakan itu tidak cukup. Sudah terlambat.  Kami menginginkan amnesti itu bertahun-tahun lalu," kata Abdel Razak Eid, aktivisi dari Deklarasi Damaskus, sebuah kelompok reformis yang dibentuk pada 2005.

"Kami bersatu di bawah slogan: rakyat ingin rezim (Asaad) turun dan semua yang bersalah harus bertanggung jawab. Darah kami tidak akan tumpah sia-sia," tegas Eid.

Senada dengan Eid, Melhem al-Durubi, pemimpin Persaudaraan Muslim pada pertemuan di Antalya itu, mengatakan, "Persaudaraan bergabung dengan rakyat Suriah untuk menyerukan turunnya rezim."

Tawaran pengampunan itu juga diabaikan oleh Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri AS menyebut yang dilakukan Asaad tidak cukup. "Dia belum memerintahkan dihentikannya kekerasan  terhadap rakyatnya sendiri dan belum melakukan upaya secara serius," kata Clinton.

"Dari hari ke hari, posisi pemerintah kian tidak bisa dipertahankan dan tuntutan perubahan dari rakyat Suriah kian kuat," imbuhnya.

Namun pemimpin Liga Hak Asasi Manusia (HAM) Suriah Abdul Karim Rihawi menyambut amnesti itu dan mendesak pemerintah agar 'bertindak lebih jauh untuk lebih menghormati HAM" di Suriah.

Sementara Rami Abdel Rahman, ketua Pemantauan HAM Suriah yang bermarkas di London, menilai tindakan Asaad cukup positif. "Bila (pengampunan) itu termasuk tahanan yang mempertahanan hati nurani dan Persaudaraan Muslim. Tindakan ini merupakan langkah ke arah yang benar," imbuhnya.

Pembebasan para tahanan politik merupakan salah satu tuntutan utama para demonstran.

Terinspirasi pemberotakan di Tunisia dan Mesir, rakyat Suriah berdemonstrasi hampir setiap hari sejak 15 Maret untuk menentang pemerintahan Assad. Lebih dari 1.100 warga sipil terbunuh dan setidaknya 10.000 ditangkap dalam upaya penumpasan brutal oleh aparat keamanan Assad.

Pengumuman amnesti itu menyusul pernyataan pejabat senior partai berkuasa Baath bahwa sebuah komisi untuk dialog nasional akan dibentuk dalam waktu 48 jam. Harian Al-Watan yang dekat dengan pemerintah, mengutip orang nomor dua di Baath, Mohammed Said Bkhetan, anggota komisi bakal terdiri dari berbagai kalangan.