Daftar Undangan Picu Kontroversi

LONDON, KOMPAS.com — Daftar undangan perkawinan Kerajaan Inggris memicu kontroversi setelah raja dan pengeran dari negara-negara dengan catatan hak asasi manusia (HAM) yang buruk turut diundang, tapi dua mantan perdana menteri Inggris malah tidak diundang.

Kelompok-kelompok HAM mengecam Pangeran William dan Kate Middleton karena mengundang pangeran asing dari Bahrain, Swaziland, dan negara lain yang pemerintahannya telah menindas aktivis prodemokrasi dalam beberapa pekan belakangan ini. Media-media Inggris juga mempersoalkan mantan perdana menteri Tony Blair dan Gordon Brown tidak tercantum dalam daftar undangan yang diumumkan Sabtu lalu itu, sementara mantan pemimpin Konservatif Margaret Thatcher dan John Mayor diundang.

"Para anggota parlemen Partai Buruh tidak akan sendiri dalam memikirkan keanehan kedua mantan penghuni (Downing Street) Nomor 10 tidak diundang ke perkawainan itu," demikian komentar Sunday Telegraph, Senin (25/4/2011).

Beberapa pejabat kerajaan mengatakan, Blair, yang berkuasa tahun 1997-2007, dan Brown, yang berkuasa 2007-2010, tidak diundang karena tidak seperti Mayor dan Thatcher, mereka bukan penerima Knights of the Garter, penghargaan tertinggi Inggris.

Istana St James, kantor William, mengatakan, pernikahan itu "bukan kesempatan kenegaraan, jadi tidak ada alasan mengapa mereka (Blair dan Brown) harus diundang", lapor Sunday Telegraph. Mayor, perdana menteri Inggris tahun 1990-1997 dan bertindak sebagai pelindung bagi Pangeran William dan Harry setelah kematian ibu mereka Diana, akan hadir, tetapi Thatcher, yang dijuluki "Wanita Besi" yang berkuasa tahun 1979-1990, menolak hadir dengan alasan kesehatan.

Tamu undangan yang juga sedikit kontroversial pada perkawinan Jumat ini di Westminster Abbey itu termasuk pemain bola David Beckham dan istrinya yang perancang busana, Victoria; pemusik Elton John; dan aktor "Mr Bean" Rowan Atkinson.

Namun, kontroversi besar muncul ketika para pejabat kerajaan mengumumkan bahwa Putra Mahkota Salman dari Bahrain juga akan hadir. Laporan sebelumnya mengatakan, penguasa negara Teluk itu tidak akan hadir demi menghindari keadaan memalukan setelah tindakan keras berdarah terhadap demonstran di negaranya yang menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas.

Kampanye Republik antimonarki mengkritik masuknya raja, tidak hanya dari Bahrain, tetapi juga Arab Saudi, Oman, Brunei, Qatar, Swaziland, Lesotho, Bhutan, dan Kuwait dalam daftar tamu undangan. "Daftar tamu itu terbaca seperti ’apa dan siapa’ para tiran dan kroni mereka," kata pemimpin Republik Graham Smith.

Pengampanye hak-hak gay, Peter Tatchell, mengatakan, undangan kepada "penguasa kejam kerajaan" dari Bahrain, Swaziland, dan Arab Saudi merupakan "kesalahan penilaian yang sangat besar".

Istana St James mengatakan, mereka telah minta nasihat dari Kementerian Luar Negeri Inggris tentang para tamu dari luar negeri. "Undangan itu berasal dari Ratu mengikuti tradisi yang lama dipegang untuk mengundang putra mahkota negara lain, kami telah menerima nasihat dari Kemlu mengenai pemasukan mereka (tamu-tamu itu) dalam daftar tersebut," kata seorang juru bicara.