Ancaman Radiasi Nuklir Jepang Menurun

TOKYO, KOMPAS.com — Penasihat khusus Perdana Menteri Jepang untuk krisis nuklir, Goshi Hosono, mengatakan, risiko langsung dari kebocoran utama radiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima telah menurun, demikian dilaporkan Wall Street Journal.

"Pemerintah tidak bisa mengatakan jika situasi telah benar-benar stabil di dalam reaktor, tetapi setelah mempelajari kemungkinan kerusakan parah, Tokyo merasa nyaman dengan kebijakan evakuasi saat ini," kata Goshi Hosono kepada harian itu dalam sebuah wawancara Sabtu (23/4/2011).

"Tidak mungkin Tokyo atau Kyoto akan berada dalam kondisi bahaya," kata Hosono.

Reaktor nuklir, yang sistem pendinginnya rusak, telah mengalami sejumlah ledakan dan kebocoran radiasi ke udara, tanah, dan laut dalam suatu bencana nuklir terburuk di dunia sejak Chernobyl 25 tahun yang lalu.

Pemerintah pekan lalu menetapkan zona berbahaya 20 kilometer (12 mil) di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir itu, memberikan bobot hukum yang sah untuk zona eksklusif pada efek paparan radiasi jangka panjang terhadap penduduk.

Hosono mengatakan, tingkat radiasi di reaktor yang rusak harus diturunkan sebelum pekerjaan dilakukan dan mereka harus menemukan cara untuk mengolah air, yang terkontaminasi radiasi, yang merupakan limbah dari upaya pendinginan reaktor.

Para pekerja telah membuang ribuan ton air radioaktif tingkat rendah ke Samudra Pasifik, yang membuat negara-negara mencemaskan pencemaran dan kelangsungan lingkungan laut. "Tujuan kami sangat jelas, yaitu mencegah penyebaran lebih lanjut radiasi ke atmosfer dan ke laut," kata Hosono kepada wartawan.

"Untuk mencapai itu, kami harus mengembalikan fungsi pendinginan yang stabil. Ini sangat sulit secara teknis."

Hosono mengatakan, para pejabat sudah mulai memeriksa penyebab dan cara menangani kecelakaan nuklir itu. "Ketika kami menyelidiki kecelakaan itu, secara alami akan menjadi jelas di mana letak masalah tersebut, termasuk masalah dengan kebijakan nuklir Jepang," katanya.

Hosono, anggota partai yang berkuasa di Jepang Partai Demokrat Jepang (DPJ), mengatakan, saat ini bukan saat yang tepat memutuskan apakah negara harus mempertimbangkan untuk tetap menggunakan energi nuklir atau tidak.

"Saya hanya tidak berpikir kami bisa membuat penilaian dengan kepala dingin pada saat ini. Untuk saat ini, kami harus menjaga kedua pilihan dan membiarkan rakyat memutuskan pada waktunya," katanya.

Sekjen DPJ Katsuya Okada mengatakan, pemerintah akan meninjau kebijakan energi pascabencana, tetapi akan tetap menggunakan energi nuklir.

Jepang yang miskin sumber daya, sangat tergantung pada minyak Timur Tengah, memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan energi dengan tenaga nuklir, tetapi perusahaan-perusahaan teknologi tingginya juga menjadi pemimpin dunia dalam bidang teknologi lingkungan dan penghematan energi.