Aljazair Segera Cabut Keadaan Darurat

ALJIRS, KOMPAS.com - Aljazair, pada akhir Februari ini, akan mencabut keadaan darurat yang diterapkan di negara itu 19 tahun lalu, pada awal konflik berdarah satu dasawarsa lamanya dengan gerilyawan Islam garis keras.

"Pencabutan keadaan darurat itu akan terjadi sebelum akhir bulan ini bersama dengan pengumuman mengenai beberapa tindakan mengenai perumahan, pekerjaan dan manajemen pemerintah," kata Perdana Menteri Ahmed Ouyahia seperti dikutip kantor berita negara APS, Rabu (16/2/2011).

Keadaan darurat itu diumumkan tahun 1992 di tengah kekerasan yang mengadu kelompok Islam garis keras melawan pemerintah yang didukung militer, yang telah menyebabkan sedikitnya 150.000 orang tewas dalam satu dasawarsa. Presiden Abdelaziz Bouteflika telah mengumumkan awal bulan ini bahwa ia akan mencabut keadaan darurat "secepatnya", tetapi ia tidak memberikan tanggal persisnya. Pencabutan kondisi darurat itu telah lama diminta oleh oposisi.

Pengumuman Ouyahia itu tiba sebelum demonstrasi kedua yang direncanakan Sabtu mendatang di Aljiers oleh Koordinasi Nasional untuk Perubahan dan Demokrasi (CNCD), koalisi partai-partai oposisi, kelompok hak asasi manusia dan serikat-serikat tidak resmi. Terdorong oleh revolusi di Tunisia dan Mesir, sekitar 2.000 demonstran mengalir ke jalan-jalan di ibukota Aljazair, Aljiers, akhir pekan lalu. Mereka menantang larangan terhadap demonstrasi massa dan keadaan darurat. Sekitar 30.000 polisi anti-huru-hara dikirim untuk menghentikan demonstrasi itu.

Amerika Serikat, Jerman dan Perancis telah minta Aljazair untuk membolehkan warganya berdemonstrasi dengan bebas dan melakukan pengendalian diri saat berhadapan dengan demonstran. "Negara ini tidak dapat tidak menyadari peristiwa yang terjadi di negara-negara Arab dan Islam," kata Ouyahia dalam pidatonya pada para pendukung Bouteflika.

Sangat penting untuk memberikan solusi yang memadai pada permasalahan kawula muda Aljazair, katanya. CNCD menginginkan diakhirinya segera pemerintahan Bouteflika, dengan menyebut masalah-masalah yang telah mengilhami pergolakan di Tunisia dan Mesir, yaitu angka pengangguran tinggi, perumahan dan biaya-biaya yang meningkat. Keluhan-keluhan itu telah memicu kerusuhan pada awal Januari yang menyebabkan lima orang tewas dan lebih dari 800 orang luka-luka. Demonstrasi yang diserukan oleh oposisi Perkumpulan untuk Kebudayaan dan Demokrasi (RCD) di Aljiers pada 22 Januari juga menyebabkan banyak orang terluka ketika polisi merintangi unjuk rasa di parlemen.

Seperti rekan-rekan mereka di Tunisia dan Mesir, demonstran juga telah menggunakan Facebook dan pesan teks untuk menyebarkan seruan mereka bagi perubahan. Bouteflika, berkuasa sejak 1999, telah berusaha untuk mengekang kenaikan harga dan menjanjikan konsesi-konsesi politik. Tindakan itu termasuk permintaan pada perusahan siaran milik negara untuk memberikan liputan pada partai-partai politik dan organisasi yang disahkan secara resmi, salah satu tuntutan penting oposisi. Tapi oposisi menyatakan langkah-langkah itu tidak cukup.

Bouteflika yang telah berusia 74 tahun terpilih kembali pada 2004 dan tahun 2009 setelah merevisi konstitusi yang memungkinkan dia untuk terus berkuasa.