Rencana Israel Rusak Proses Perdamaian

WASHINGTON, KOMPAS.com — Seorang penasihat senior Presiden AS Barack Obama, Minggu (14/3/2010), mengecam rencana Israel untuk membangun rumah baru di Jerusalem Timur karena hal itu merusak proses perdamaian. "Ini adalah penghinaan. Ini adalah penghinaan, tetapi yang paling penting adalah hal ini merusak upaya mewujudkan perdamaian di wilayah itu," kata David Axelrod dalam acara NBC, Meet the Press.
   
"Kami baru saja memulai pembicaraan untuk pendekatan, yaitu diplomasi ulang-alik antara Palestina dan Israel, dan pengumuman yang dikeluarkan pada saat itu sungguh merusak," katanya.
   
Pemerintahan Obama sudah sangat marah dengan tindakan Pemerintah Israel yang menyetujui pembangunan 1.600 rumah di Jerusalem Timur, Selasa (9/3/2010), ketika Wakil Presiden AS Joe Biden berusaha mendorong Israel dan Palestina melanjutkan pembicaraan perdamaian.
   
Biden dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton telah mengutuk tindakan Israel. Hillary menggambarkannya sebagai "pertanda yang sangat negatif" terkait pendekatan Israel terhadap hubungan mereka dengan Washington.
   
Pemerintahan Obama telah memberi tekanan kepada Pemerintah Israel dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) agar melanjutkan pembicaraan sehingga kedua pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian secara langgeng yang mengarah pada berdirinya negara Palestina merdeka dalam waktu dua tahun.
   
Presiden PNA Mahmoud Abbas berkeras bahwa pembicaraan takkan dilanjutkan sampai Pemerintah Israel sepenuhnya menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan. Sementara itu, pihak Israel menuduh bahwa PNA menetapkan prasyarat bagi pembicaraan ini dan menyatakan "akan menjamin pertumbuhan permukiman Yahudi secara alamiah".
   
Setelah Israel mengumumkan pembangunan rumah baru di Jerusalem Timur, PNA memutuskan untuk membekukan pembicaraan tak langsung dengan Israel. Sesuai rencana, pembicaraan ini diperantarai oleh utusan khusus AS, George Mitchell, setelah penengahan yang alot dan bolak-balik antara kedua negara tersebut.