PM Rudd Mentok di RUU Perubahan Iklim

SYDNEY, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd tampaknya bakal hadir dengan tangan kosong ke KTT Perubahan Iklan Kopenhagen. Soalnya, senat Australia justru menolak rancangan undang-undang (RUU) Perubahan Iklim.

Menurut laporan BBC, Rabu (2/12), sudah dua kali senat menolak RUU tersebut. Sementara itu, pemungutan suara untuk menolak atau menerima RUU itu dilakukan satu hari setelah partai oposisi Liberal memecat pemimpinnya Malcolm Turnbull, yang berjanji akan mendukung RUU itu.

Wakil Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan RUU itu akan diajukan kembali tahun depan.

Perdana Menteri Kevin Rudd sebelumnya berharap RUU itu akan diloloskan menjelang pertemuan puncak perubahan iklim di Kopenhagen pekan depan.

Rudd mendapatkan dukungan dari Turnbull. Namun, Partai Liberal memberontak dan menggantinya dengan Tony Abbot yang memiliki pandangan skeptis tentang perubahan iklim.

Partai Liberal menentang RUU itu dengan hasil suara 41 mendukung dibandingkan 33 di Senat.

Tunggu suasana tenang

Pemimpin Partai Liberal Turnbull dipecat karena mendukung RUU
Para analis memperkirakan Rudd akan menggunakan penolakan parlemen itu sebagai landasan pemilihan sela. Setelah itu, RUU tersebut dapat diloloskan dalam pertemuan khusus parlemen.

Tetapi, Gillard -yang mewakili Rudd selama PM itu berkunjung ke luar negeri- mengatakan pemerintah akan mengajukan lagi RUU itu ke parlemen tahun depan. "Kami akan datang ke parlemen lagi, dan mengupayakan diloloskannya RUU itu," katanya kepada parlemen.

Ia mengatakan ia berharap masa jeda ini akan memberikan suasana yang lebih tenang bagi anggota Partai Liberal untuk mempertimbangkan lagi.

RUU tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon Australia sampai 25 persen pada tahun 2020.

Australia memiliki emisi karbon tertinggi per kapita di antara negara-negara maju. Negara ini merupakan pengekspor batu bara terbesar dunia.