Giliran Jerman Desak Iran

BERLIN, KOMPAS.com - Jerman, Minggu (2/8), mendesak pembebasan segera "tahanan-tahanan politik" di Iran dan mengungkapkan keprihatinan serius mengenai persidangan 100 orang yang dituduh menyulut kerusuhan setelah pemilihan umum Juni.
      
Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeir mengatakan, Berlin memiliki alasan untuk meyakini bahwa orang-orang yang dihadapkan ke pengadilan revolusioner di Teheran pada Sabtu itu tidak akan memperoleh "persidangan yang transparan atau adil".
      
"Laporan-laporan mengenai dimulainya persidangan anggota-anggota oposisi di Iran sangat mengkhawatirkan kami," kata menteri itu dalam sebuah pernyataan.
      
"Pemerintah Iran diminta membebaskan tahanan-tahanan politik dan menghormati standar internasional bagi perlindungan hak-hak politik dan sipil warganya yang telah disepakati negara itu," katanya.
      
Steinmeier mengatakan, Iran belum mengumumkan daftar lengkap tahanan oposisi politik yang akan menghadapi persidangan. "Jumlah pasti tahanan politik yang berada di dalam penjara yang ditangkap setelah pemilihan umum presiden yang dipersoalkan  pada 12 Juni 2009 masih belum diketahui, namun jumlahnya diperkirakan ratusan," katanya.
      
"Selain itu ada sejumlah tahanan politik yang sudah ditangkap sebelumnya dalam beberapa tahun ini," tambah menteri Jerman itu.
      
Republik Islam Iran mengatakan, sekitar 100 orang diajukan ke pengadilan revolusioner pada Sabtu atas tuduhan-tuduhan yang antara lain melakukan kerusuhan, vandalisme, memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok kontra-revolusi dan bersekongkol meluncurkan sebuah "revolusi beludru".
      
Sejak pergolakan meletus, pasukan keamanan Iran menindak keras demonstran, dan ratusan pemrotes serta reformis kenamaan, wartawan dan analis ditangkap. Sekitar 30 orang tewas dan ratusan cedera dalam kerusuhan pascapemilihan presiden itu.
      
Sebagian besar dari sekitar 2.000 orang yang semula ditangkap telah dibebaskan, namun sekitar 250 orang masih berada dalam penahanan.
      
Para pemimpin dunia menyuarakan keprihatinan yang meningkat atas kerusuhan itu, yang telah mengguncang pilar-pilar pemerintahan Islam dan meningkatkan kekhawatiran mengenai masa depan negara muslim Syiah itu, produsen minyak terbesar keempat dunia.
      
Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang telah membawa Iran ke arah benturan dengan Barat selama masa empat tahun pertama kekuasaannya dengan slogan-slogan anti-Israel dan sikap pembangkangan menyangkut program nuklir negaranya, dinyatakan sebagai pemenang dengan memperoleh 63 persen suara dalam pemilihan tersebut.
      
Para pemimpin Iran mengecam "campur tangan" negara-negara Barat, khususnya AS serta Inggris, dan menuduh media asing, yang sudah menghadapi pembatasan ketat atas pekerjaan mereka, telah mengobarkan kerusuhan di Iran.
      
Mantan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani mengecam propaganda yang dilakukan media asing mengenai pergolakan kekuasaan di jajaran tinggi kepemimpinan Iran. "Propaganda yang dilakukan media asing yang berusaha mengisyaratkan bahwa terjadi pergolakan kekuasaan di tingkat puncak pemerintahan merupakan hal yang tidak adil sama sekali bagi revolusi Islam," kata Rafsanjani.
      
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menghadapi krisis terbesar Iran sejak revolusi Islam 1979 setelah protes luas yang terjadi setelah pemilihan kembali Mahmoud Ahmadinejad pada 12 Juni menewaskan sedikitnya 30 orang.
      
Khamenei mengecam protes itu dan memberikan dukungan tanpa syarat kepada Ahmadinejad dan mengumumkan bahwa pemilihan itu sah, meski dipersoalkan banyak pihak. Iran telah melarang media asing meliput pawai-pawai protes dan pertemuan yang diadakan oleh gerakan oposisi.
      
Kementerian Luar Negeri Iran bahkan menunjuk langsung lembaga-lembaga siaran global seperti BBC dan Voice of America, dengan mengatakan bahwa mereka adalah agen-agen Israel yang bertujuan "memperlemah solidaritas nasional, mengancam integritas bangsa dan mendorong disintegrasi Iran".