Xinjiang Makin Berdarah, yang Tewas Bertambah

BEIJING, KOMPAS.com — Jumlah kematian akibat kekerasan etnik di daerah Xinjiang, China barat laut, naik menjadi 156 orang. Kerusuhan meluas ke kota Kashgar, tempat polisi membubarkan sekitar 200 orang yang berusaha berkumpul, kata media pemerintah, Selasa (7/7).
      
Pemrotes yang marah dari minoritas Uighur turun ke jalan-jalan di ibu kota wilayah itu, Urumqi, Minggu, dengan membakar dan menghancurkan kendaraan serta pertokoan, dan bentrok dengan polisi antihuru-hara.
      
Lebih dari 700 orang ditangkap karena dituduh berperan dalam kekerasan itu, kata kantor berita resmi Xinhua. Namun, penduduk setempat mengatakan kepada Reuters bahwa polsi melakukan operasi membabi-buta di daerah-daerah Uighur.
      
Lebih dari 20.000 polisi khusus dan bersenjata, pasukan, dan pemadam kebakaran dikerahkan dalam penumpasan kekerasan di Urumqi. Meski pengamanan diperketat, kerusuhan tampaknya meluas di wilayah bergolak itu.
      
Sekitar 200 orang yang "berusaha berkumpul" di masjid Id Kah di pusat kota Silk Road Kashgar dibubarkan oleh polisi pada Senin petang, kata Xinhua.
      
Polisi juga memperoleh "petunjuk" mengenai upaya-upaya untuk mengatur lagi kerusuhan di kota Aksu dan prefektur Yili, sebuah daerah perbatasan yang dilanda kerusuhan etnik pada akhir 1990-an.
      
Bersama-sama Tibet, Xinjiang merupakan salah satu kawasan paling rawan politik dan di kedua wilayah itu, pemerintah China berusaha mengendalikan kehidupan beragama dan kebudayaan sambil menjanjikan petumbuhan ekonomi dan kemakmuran.
      
Namun, penduduk minoritas telah lama mengeluhkan bahwa orang China Han mengeruk sebagian besar keuntungan dari subsidi pemerintah, sambil membuat warga setempat merasa seperti orang luar di negeri mereka sendiri.
      
Beijing mengatakan bahwa kerusuhan itu, yang paling buruk di kawasan tersebut dalam beberapa tahun ini, merupakan pekerjaan dari kelompok-kelompok separatis di luar negeri yang ingin menciptakan wilayah merdeka bagi minoritas muslim Uighur.
      
Kelompok-kelompok itu membantah mengatur kekerasan tersebut dan mengatakan, kerusuhan itu merupakan hasil dari amarah yang menumpuk terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi ekonomi China Han.