Indonesia Kirim 36 Protes soal Ambalat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia telah menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas kasus perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat.

"Penyampaian protes sudah kita kirimkan ke perwakilan di Kuala Lumpur kemarin. Itu nota protes kita yang ke-36 sejak 1998 ," kata Teuku Faizasyah, juru bicara Departemen Luar Negeri saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/6).

Faizasyah mengatakan, penyampaian nota protes adalah upaya mengingatkan kembali Malaysia untuk segera berunding dan menjadi penegasan pemerintah dari waktu ke waktu bahwa Ambalat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

"Nantinya nota protes juga merupakan pembuktian bahwa kita sebagai negara telah meregistrasi protes kita," ucapnya.

Untuk kasus Ambalat, kata Faizasyah, antara Indonesia dan Malaysia sudah melakukan perundingan sebanyak 13 kali dan akan direncanakan untuk pertemuan selanjutnya.

Ia juga membantah atas penilaian bahwa pemerintah kurang tegas terhadap kasus Ambalat. Menurutnya, perundingan telah dilakukan dan itu merupakan amanat konvensi hukum laut dan undang-undang. "Kita tidak bisa melakukan lebih dari itu," katanya.

Menurutnya, pihak Malaysia juga telah beberapa kali menyatakan nota protes kepada Indonesia dan pemerintah telah menjawab bahwa dasar protes tersebut tidak benar karena dikeluarkan berdasarkan peta yang dibuat sepihak.

Ketika ditanya mengapa kasus Ambalat tidak diselesaikan melalui International Court of Justice (ICJ), kata Faizasyah, kasus tersebut tidak perlu dibawa karena Indonesia merasa lebih memiliki bukti kuat. "Berbeda dengan kasus Sipadan-Ligitan, kita tidak terlalu percaya diri sehingga kita merasa perlu membawanya ke ICJ. Kalau Ambalat kan kita lebih pede," katanya.