Jepang Bakal Beri Sanksi Korut

TOKYO, KOMPAS.com — Jepang sedang mempertimbangkan pemberian sanksi lagi kepada Korea Utara jika negara tersebut jadi melakukan uji coba peluncuran rudal jarak jauhnya. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Taro Aso kepada wartawan di kantornya, Kamis (19/3).
  
Taro Aso mengisyaratkan bahwa Jepang sedang mempertimbangkan pengenaan sanksi-sanksi tambahan kepada Korea Utara jika jadi meluncurkan roket yang diklaim akan membawa satelit. "Kami akan membuat keputusan yang menyeluruh berkenaan dengan kemungkinan peluncuran itu, berupa penambahan sanksi-sanksi," kata Aso kepada Komisi Anggaran pada Majelis Tinggi Jepang.
  
Aso juga mengatakan bahwa pihaknya merasa perlu mempertimbangkan berdasarkan berbagai faktor, seperti jika peluncuran itu nyatanya satelit, bagaimana para anggota Dewan Keamanan PBB akan merespons, dan bagaimana Pyongyang akan menyikapi masalah penculikan sejumlah warganya oleh Korea Utara.
  
Aso menyerukan lagi kepada Pyongyang agar membatalkan peluncuran tersebut, seraya mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan di Asia Timur, dan mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan.
  
Jepang dan beberapa negara lainnya mencurigai peluncuran satelit tersebut hanya kedok bagi uji coba rudal balistik jarak jauhnya.
  
Perdana Menteri mengatakan, pemerintah telah menyampaikan sikapnya kepada Pyongyang melalui Kedutaan Jepang di Beijing.
  
Sementara itu, para pejabat Jepang juga meningkatkan upaya-upaya untuk merancang penyelenggaraan pertemuan tingkat pejabat senior dengan enam negara peserta perundingan perlucutan nuklir lainnya.
  
Jepang berharap mencapai konsensus dan dukungan bagi rencananya untuk mengupayakan satu resolusi baru Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara jika Pyongyang tetap akan melakukan peluncuran.
  
Menlu Hirofumi Nakasone juga berusaha mengadakan pertemuan dengan Menlu AS Hillary Clinton pada akhir Maret ini, di sela-sela konferensi PBB di Den Haag. Pada saat itu, Aso diduga akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak, dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown pada 2 April di KTT keuangan di London.
  
Kendati demikian, tantangan terbesar Jepang adalah bagaimana mendapatkan kursi tidak tetap di Dewan Keamanan pada tahun ini, dan akan berusaha memenangkan kerja sama dari China dan Rusia.
  
Tokyo berharap juga akan merancang pertemuan Aso dengan Presiden China Hu Jintao dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev di KTT London.
  
Usulan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara itu antara lain termasuk larangan total ekspor ke Korea Utara, di samping memperpanjang periode berlakunya sanksi dari enam bulan menjadi setahun.