Australia Minta Maaf pada Suku Aborigin

CANBERA, RABU - Pemerintah Australia untuk pertamakalinya akan menyatakan permohonan maaf secara resmi kepada suku Aborigin, masyarakat asli  negeri kangguru itu, terkait dengan kebijakan masa lalu pemerintah yang sering disebut sebagai "pencurian generasi" 

Menurut rencana, permohonan maaf ini akan disampaikan bulan depan. Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, berjanji akan mewujudnyatakan permohonan maaf  yang telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun.

Permohonan maaf ini akan menjadi agenda pertama Menteri Urusan Pribumi Australia Jenny Macklin. "Permohonan maaf  dikeluarkan demi kepentingan pemerintah Australia dan tidak terkait dengan generasi Autralia saat ini," ujar Macklin.

Sebelumnya, Macklin dan Rudd mengesampingkan masalah kompensasi finansial bagi kelompok minoritas yang terpinggirkan. Ia mengatakan, pihaknya mencari masukan yang luas mengenai rumusan permohonan maaf ini. Ia berharap langkah ini akan menjadi awal bagi hubungan yang lebih baik antara masyarakat Australia dan penduduk pribumi.

"Dengan penghargaan ini pemerintah berharap dapat bekerjasama dengan kelompok masyarakat pribumi untuk meningkatkan pelayanan kepada mereka dan mengakhiri kenjangan yang selama ini terjadi antara masyarakat pribumi dan non pribumi," terang dia.

Penduduk Aborigin di Australia jumlahnya sekitar 450 ribu dari 21 juta populasi negara itu. Antara tahun 1910 sampai 1970an sekitar 100 ribu anak-anak Aborigin  dipisahkan dari orangtua mereka dan dipelihara oleh negara. Alasannya, memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka.

Sebuah study yang dilakukan pada tahun 1997 mendapatkan ternyata banyak dari anak-anak ini yang mengalami tekanan psikologis sebagai akibat "dicabutnya" mereka dari keluarga dan kebudayaannya. Study ini merekomendasikan agar pemerintah meminta maaf dan memberi ganti rugi kepada keluarga yang mengalami masa lalu yang kelam itu. Namun, John Howard, Perdana Menteri kala itu menolak rekomendasi tersebut. Ia berpendapat pemerintah yang berkuasa tidak bertanggungjawab atas kebijakan pemerintah sebelumnya. (AP)