Perjanjian Oslo: Jejak Upaya Damai Atas Konflik Israel dan Palestina yang Terus Dilanggar

KOMPAS.com - Konflik Israel dan Palestina telah berlangsung 100 tahun lamanya, tapi belum berakhir juga hingga hari ini.

Justru, bentrokan berdarah sering kali terjadi yang mengorbankan banyak warga sipil, seperti saat ini yang puncaknya dimulai pada Senin (10/5/2021) di Yerusalem, kota yang menjadi perebutan dua rival bebuyutan.

Kekuatan dunia telah berusaha menjembatani untuk membentuk perjanjian damai abadi yang mengakhiri konflik Israel dan Palestina melalui sejumlah forum, salah satunya dengan melahirkan "Perjanjian Oslo", tapi hasilnya masih nihil.

Baca juga: Kecaman Indonesia terhadap Konflik Israel dan Palestina yang Memanas

Perjanjian Oslo adalah momen penting dalam mengejar perjanjian damai di Timur Tengah.

Perjanjian ini melingkupi kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintah Israel dan Palestina, yang diwakilkan dengan kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Melansir History, Perjanjian Oslo diratifikasi di Washington DC pada 1993 (Oslo I) dan di Taba, Mesir pada 1995 (Oslo II).

Sementara ketentuan yang disusun selama pembicaraan tetap berlaku hingga hari ini, tetapi hubungan antara kedua belah pihak terus rusak oleh konflik berkepanjangan.

Perjanjian Oslo ini seharusnya patut diperhatikan karena PLO setuju untuk secara resmi mengakui negara Israel.

Lalu di lain sisi, Israel pada gilirannya mengizinkan Palestina untuk mendirikan pemeirntahan sendiri secara terbatas di Gaza dan Tepi Barat, yang disebut juga dengan Wilayah Pendudukan.

Perjanjian ini dilihat sebagai batu loncatan menuju ratifikasi perjanjian damai formal antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik selama beberapa dekade.

Namun hingga saat ini, Perjanjian Oslo belum menghasilkan perjanjian damai abadi. Dampak efektifnya masih saja diperdebatkan.

Awal Perjanjian Oslo

Perjanjian Oslo diawali dengan negosiasi antara Israel dan PLO, secara rahasia di Oslo, Norwegia pada 1993.

Tidak ada pihak yang ingin secara terbuka mengakui kehadirannya pada pembicaraan tersebut, karena takut menimbulkan kontroversi.

Banyak orang Israel menganggap PLO sebagai organisasi teroris, dan karenanya akan menimbulkan pandangan bahwa pembicaraan itu melanggar larangan negara untuk bernegosiasi dengan teroris.

Sementara itu, PLO, sejak awal belum secara resmi mengakui keabsahan Israel, sehingga para pendukungnya akan menganggap pengakuan formal atas hak negara Yahudi untuk tetap eksis bukan permulaan yang diharapkan.

Baca juga: AS Mengaku Punya Kemampuan Terbatas untuk Menghentikan Konflik Israel-Palestina