[Cerita Dunia] 8888, Demo Skala Besar di Myanmar Menentang Kekuasaan Miluter

KOMPAS.com – Pada 8 Agustus 1988, rakyat Myanmar (dulu bernama Burma), bahkan para biksu di seluruh negeri, bergabung dan menyerukan penghapusan kekuasaan militer lalu menuntut demokrasi.

Di antara sebab-sebab yang memicu demo berskala besar tersebut, yang paling penting dan mendasar adalah memburuknya keadaan ekonomi.

Baca juga: [Cerita Dunia] Sejarah Patung Liberty, Awalnya Dipasang di Terusan Suez

Kala itu, rakyat Myanmar tidak tahan lagi dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi sebagai mana dilansir Myanmar Times.

Mereka menginginkan pemerintahan baru yang dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kehidupan mereka dengan menempatkan negara di jalan menuju demokrasi.

Aksi demo tersebut terkenal dengan sebutan 8888 Uprising karena sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahunnya.

8888 merupakan puncak kulminasi dari kegerahan, represi, kekerasan, kemerosotan ekonomi, dan berbagai hal yang dirasakan rakyat Myanmar di bawah pemerintahan rezim militer.

Setahun sebelulmnya, tepatnya pada September 1987, rezim militer menyatakan beberapa denominasi mata uang tidak berharga. Hal itu berakibat hangusnya tabungan banyak rakyat Myanmar.

Baca juga: [Cerita Dunia] Sejarah Kartel Sinaloa, dari Penyelundup Jadi Organisasi Kriminal yang Kejam

Itu memicu aksi demonstrasi yang menunjukkan keresahan yang meluas. Keresahan di kalangan rakyat terus menumpuk hingga di waktu-waktu berikutnya.

Pada Maret 1988, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan penduduk setempat melawan militer Myanmar sebagaimana dilansir NPR.

Peristiwa tersebut memicu aksi protes selama beberapa hari. Hingga akhirnya, polisi antihuru-hara menyerang sekelompok mahasiswa di dekat Jembatan Putih di tepi Danau Inya di Rangoon (kini Yangon).

Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap. Insiden tersebut lantas dikenal sebagai "Jembatan Merah". Pemerintah menutup semua sekolah dan universitas setelah itu.

Tiga bulan berikutnya, pada Juni 1988, aksi protes kembali pecah setelah sekolah dan universitas dibuka kembali.

Baca juga: [Cerita Dunia] John Evans Si Kepala Terkuat di Dunia, Bisa Angkat Mobil dan 96 Orang

Nama-nama pemimpin mahasiswa kala itu, seperti Min Ko Naing dan Moethee Zun, mulai bermunculan. Aksi demo semakin sering terjadi dan kekerasan tak luput menimpa para demonstran.

Pada 23 Juli 1988, Jenderal Ne Win, yang telah mengambil alih kekuasaan Myanmar dalam kudeta pada 1962, mengundurkan diri sebagai ketua Partai Program Sosialis Burma.

Saat pengunduran dirinya, Ne Win menjanjikan sebuah gerakan menuju demokrasi multipartai. Namun di satu sisi, dia juga mengancam para demonstran.