Di Pertemuan PBB, Wapres JK Paparkan Peran Penting Kemitraan Pemerintah dan Swasta

KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, kemitraan antara pemerintah dan swasta berperan penting untuk mengatasi kesenjangan pendanaan pembangunan.

“Indonesia telah menerapkan sejumlah pendekatan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan pembangunan melalui kemitraan pemerintah-swasta, pembentukan Sustainable Development Goals (SDGs) Financing Hub, dan pendanaan inovatif,” papar JK.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/9/2019), JK menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 19 sektor proyek kemitraan pemerintah-swasta yang dilakukan dalam hal pendanaan pembangunan di Indonesia.

Tak hanya itu, berbagai inovasi untuk mendanai pembangunan pun telah dilakukan, seperti urun dana (crowd funding), zakat dan wakaf, serta dana filantropis.

Baca juga: Di Sidang PBB, Menlu Retno Ceritakan Sukses Indonesia Berdayakan Perempuan

Hal tersebut Wapres sampaikan dalam pertemuan High Level Dialogue on Financing for Development yang diselenggarakan pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-74, di New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2019).

Sementara itu, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani menjelaskan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pun memiliki peran yang sama pentingnya.

Pasalnya, pemerintah juga memiliki keterbatasan, sehingga keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kemitraan seluruh pihak secara inklusif. Kerja sama tersebut, bersifat partisipatif dan berdampak bagi masyarakat.

Untuk diketahui, High Level Dialogue on Financing for Development digelar untuk pertama kalinya sesuai dengan mandat dari Addis Ababa Action Agenda, yang mendukung implementasi Agenda 2030 guna Pembangunan Berkelanjutan.

Baca juga: Di Forum PBB, Wapres JK Tawarkan 2 Solusi Atasi Penurunan Harga Kopi

Pertemuan dilaksanakan untuk mendorong aksi kolektif komunitas internasional, meningkatkan pendanaan untuk pembangunan, mencari solusi atas berbagai resiko terkait pembiayaan pembangunan, dan menghasilkan berbagai high-impact initiatives.

Adapun pertemuan itu dihadiri oleh berbagai kepala negara atau pemerintahan dunia serta para pimpinan perusahaan.