Dirinya Hendak Dimakzulkan, Trump Telepon Ketua DPR AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Donald Trump menelepon Ketua House of Representatives (DPR AS) Nancy Pelosi setelah tahu dia hendak dimakzulkan.

Sebelumnya Pelosi mengumumkan penyelidikan pemakzulan setelah Trump disebut menekan Ukraina untuk mencari kesalahan pesaingnya, Joe Biden.

Dalam percakapan telepon Selasa (24/9/2019), Trump dan Pelosi membicarakan "apa yang bisa mereka sepakati" soal whistleblower.

Baca juga: Penyelidikan Pemakzulan Trump Digelar, Ketua DPR AS: Tak Ada yang Lebih Tinggi dari Hukum

Si whistleblower disebut merupakan pejabat intelijen AS yang mengeluh mengenai percakapan sang presiden dengan sejumlah pemimpin asing.

Keluhan itu kemudian mengerucut kepada tuduhan bahwa Trump sedang menekan Ukraina guna mencari kasus dari Joe Biden.

Ketua DPR AS itu pun langsung menolak tawaran Trump, menurut kabar koresponden NBC News Heidi Przybyla, dikutip The Independent Rabu (24/9/2019).

"Presiden berkata kepada Pelosi. 'Hei, apa yang kita lakukan terhadap si whistleblower ini? Apa yang bisa kita sepakati?" ujar Przybyla.

Dalam wawancara dengan MSNBC’s The Beat with Ari Melber, Pelosi menjawab Trump bisa memberi tahu rakyat dia akan menaati hukum.

Pelosi yang sebelumnya menentang rencana Trump dimakzulkan berkata, presiden 73 tahun itu dianggap sudah melewati batas.

Politisi dari Partai Demokrat itu menuturkan Trump sudah melanggar konstitusi dengan meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencari kesalahan Biden.

Percakapan Trump dan Zelensky pada Juli lalu terjadi beberapa hari setelah dia memerintahkan penangguhan bantuan militer senilai hampir 400 juta dollar AS, atau Rp 5,6 triliun.

"Presiden harus bertanggung jawab. Tidak ada orang yang berada di atas hukum," ujar Pelosi saat mengumumkan penyelidikan itu.

Gedung Putih kemudian memberi izin perilisan transkrip percakapan Trump dan Zelensky yang "tidak diedit dan rahasia".

Presiden dari Partai Republik itu mengakui menyebut nama Biden dalam percakapan telepon. Tapi bersikukuh masih dalam taraf "wajar".

Gedung Putih awalnya menolak menyediakan detil keluhan si whistleblower kepada Kongres. Tapi mereka setuju setelah melalui proses pemindaian percakapan rahasia.

Baca juga: DPR AS Umumkan Buka Penyelidikan Resmi untuk Pemakzulan Presiden Trump