Jepang Berniat Ganti Penulisan Nama Mereka dalam Bahasa Inggris, Seperti Apa?

TOKYO, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang mengusulkan supaya penulisan nama mereka dalam bahasa Inggris bisa diubah, dan disesuaikan dengan tradisi yang mereka anut.

Usulan untuk menulis nama secara tradisional tidak hanya terjadi di Jepang. Namun juga di negara Asia Timur lain seperti China, Korea Selatan (Korsel), dan Korea Utara (Korut).

Niat itu muncul karena selama ini setiap diterjemahkan sesuai alfabet Romawi, mereka juga mengadopsi sistem Barat di mana nama marga mereka ditaruh di belakang.

Baca juga: Tabrakan Truk dan Kereta Ekspres di Jepang, Satu Tewas 34 Luka-luka

Sebagai contoh, sesuai penamaan Inggris Perdana Menteri Jepang adalah Shinzo Abe. Namun jika merujuk kepada tradisi Negeri "Sakura", namanya adalah Abe Shinzo.

Dilansir Sky News Jumat (6/9/2019), istri mendiang pentolan band The Beatles John Lennon adalah Yoko Ono. Jika sesuai penamaan Jepang, nama yang benar adalah Ono Yoko.

Menteri Pendidikan Masahiko Shibayama pun mengusulkan proposal, dan kemudian mendapat dukungan dari kalangan konservatif yang ingin mempertahankan tradisi mereka.

"Tentu lebih baik jika mengikuti tradisi Jepang ketika orang Jepang menuliskan nama mereka melalui alfabet Romawi," terang Shibayama dilansir Kyodo.

Dia menjelaskan dengan dunia yang terus mengalami perkembangan maupun globalisasi, adalah penting bagi Tokyo untuk mengakui diversitas dalam bahasa dan kultur.

Sementara Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga menuturkan, detil bakal diperhatikan kemudian. Tapi, mereka sudah mempersiapkan langkah perubahan itu.

Kementerian Pendidikan, Kultur, Olahraga, dan Teknologi akan menentukan apakah mereka bakal meminta sektor swasta untuk mengikuti keputusan pemerintah.

Jepang mengadopsi penulisan nama ala Barat 150 tahun silam sebagai bagian dari upaya mereka untuk berbaur dengan dunia luar, menurut Badan Bidang Kebudayaan.

Sejak saat itu, pengadopsian tersebut diaplikasikan tak hanya di jurnal Inggris. Namun juga sekolah, buku, majalah, bahkan kartu kredit dan perusahaan swasta.

Diberitakan Japan Times, adalah Menteri Luar Negeri Taro Kono yang pertama kali mencetuskan ide itu pada Mei. Dia berujar media luar harusnya mengadopsi cara mereka setidaknya untuk PM Abe.

Kono yang pernah belajar di Amerika Serikat (AS) mempertanyakan, mengapa Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korsel Moon Jae-in diperkenankan mempertahankan tata cara nama mereka.

Menyusul usulan formal yang disampaikan dalam rapat kabinet, pemerintah kemudian mulai merumuskan kebijakan bagaimana cara menerapkan kebijakan tersebut.

Sebuah jajak pendapat dari harian Yomiuri pada pekan ini memaparkan, sekitar 59 persen warga Jepang mendukung ide itu. Adapun 29 persen lainnya menolak.

Baca juga: 2 Bayi Panda Lahir di Kebun Binatang Jerman, Muncul Usulan Nama Hong dan Kong