Diminta Larang Bisnis Perjudian, Presiden Filipina Menolak

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan tidak ingin pemerintah melarang bisnis perjudian, meski mengaku bahwa dirinya bukanlah penggemar judi.

Pernyataan itu disampaikan Duterte, Rabu (4/9/2019), menanggapi permintaan China yang ingin pemerintah Filipina melarang perjudian di negaranya.

Duterte tidak ingin melarang perjudian karena akan merugikan perekonomian negara.

Duterte, pada akhir 2016, mendukung langkah regulator permainan Filipina untuk melisensi perjudian online.

Baca juga: Duterte Minta Narapidana Kasus Kejahatan Keji yang Dibebaskan Lebih Awal untuk Kembali ke Penjara

Presiden berusia 74 tahun itu bahkan menyebut perjudian online sebagai "perbuatan bodoh" dan tidak akan pernah memberi izin seandainya ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia.

"Kami memutuskan untuk mengambil manfaat demi kepentingan negara. Saya memutuskan bahwa kami membutuhkannya," kata Duterte dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

Duterte juga memperingatkan kepada pihak operator perjudian online untuk tidak menghindari membayar biaya mereka.

Perusahaan judi online, yang lebih dikenal sebagai operator perjudian offshore Filipina atau POGO, dianggap sebagai berkah bagi perekonomian lokal, menarik banyak pengunjung di China, serta memicu permintaan properti serta belanja ritel.

Baca juga: Pidatonya Diganggu Seekor Lalat, Duterte Salahkan Gereja Katolik

POGO, yang melarang warga Filipina untuk ikut bermain, berkontribusi pada pemasukan kas nasional melalui biaya lisensi.

Dilansir Reuters, regulator permainan Filipina telah mengeluarkan lisensi untuk 60 perusahaan perjudian online.

Namun pada 19 Agustus melarang lisensi untuk perusahaan perjudian online baru karena anggota parlemen dan sejumlah menteri telah menyerukan kontrol yang lebih ketat terhadap pengunjung asal China.

Alasannya, banyak dari mereka yang merupakan pekerja ilegal yang kehadirannya telah memicu kekhawatiran terhadap masalah keamanan.

Baca juga: Duterte: Saya Tidak Akan Diadili oleh Pengadilan Internasional

Pemerintah China mengatakan, setelah langkah itu, mengharap Filipina akan melangkah lebih jauh dengan melarang permainan perjudian online untuk mendukung tindakan kerasnya terhadap perjudian lintas batas.

Bank sentral Filipina dan badan anti-pencucian uang telah mempelajari ruang lingkup industri perjudian online untuk menentukan dampaknya terhadap perekonomian jika mereka berhenti beroperasi.

Berbeda dengan Filipina, Kamboja pada bulan lalu telah memenuhi permintaan China untuk melarang perjudian online, sebuah industri yang mendatangkan investasi dari China, tetapi juga kerap dimanfaatkan oleh penjahat asing untuk melakukan pemerasan.

Baca juga: Duterte Ancam Bakal Penjarakan Pihak yang Coba Memakzulkan Dirinya