Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boris Johnson Ultimatum Pemilu Dini Jika Parlemen Halangi "No Deal" Brexit

Kompas.com - 03/09/2019, 11:46 WIB
Ericssen,
Agni Vidya Perdana

Tim Redaksi

LONDON, KOMPAS.com – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengeluarkan ultimatum pemilu dini jika parlemen menghalangi keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan atau no deal.

Berbicara di depan kediaman resminya, 10 Downing Street, Senin (2/9/2019), Boris Johnson, seperti dikutip The Guardian, mengarahkan ultimatum itu khususnya kepada anggota parlemen dari partainya sendiri, Partai Konservatif, yang berencana melawan instruksi partai.

Sekitar 21 politisi tersebut, termasuk politisi senior seperti mantan Menteri Keuangan Philip Hammond dan mantan Menteri Kehakiman David Gauke, diketahui sedang mendiskusikan rancangan undang-undang dengan Partai Buruh serta partai oposisi lain untuk mencegah no deal.

Baca juga: Demi Muluskan Brexit, PM Inggris Boris Johnson Bekukan Parlemen

Rancangan undang-undang itu rencananya akan diajukan ke parlemen, pada Selasa (3/9/2019), yang jika berhasil diloloskan akan memaksa Johnson untuk kembali menunda deadline Brexit menjadi 31 Januari 2020.

Para politisi ini khawatir, jika Brexit terjadi tanpa kesepakatan bakal berpotensi memicu huru-hara politik, ekonomi, dan sosial di Inggris.

Namun Johnson beserta jajaran kabinetnya meyakinkan bahwa Inggris siap untuk menghadapi no deal.

Johnson menekankan tidak ada lagi tawar-menawar mengenai deadline Brexit. Arsitek utama kampanye referendum meninggalkan Uni Eropa ini menegaskan Brexit akan terjadi pada 31 Oktober dengan atau tanpa kesepakatan.

Perdana menteri berusia 55 ini mengecam keras rencana Hammond dan rekan-rekannya yang menurutnya akan menghancurkan posisi tawar Inggris dalam bernegosiasi dengan Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan baru.

Baca juga: Inggris Tak Siap untuk No-Deal Brexit, Mengapa?

Kantor perdana menteri mengisyaratkan jika legislasi yang diajukan Hammond lolos, pemerintahan Boris akan menganggapnya sebagai mosi tidak percaya yang akan disikapi dengan kembali meminta mandat rakyat melalui pemilu dini.

Johnson juga memberi sinyal Partai Konservatif akan mengambil tindakan keras berupa sanksi tidak dapat lagi mencalonkan diri melalui partainya di pemilu dini untuk anggota yang membelot, termasuk Hammond dan Gauke.

Jika terjadi, pemilu dini diperkirakan akan digelar pada 14 Oktober 2019 mendatang. Pemerintah masih harus mendapat dukungan dari dua pertiga anggota parlemen untuk menggelar pemilu dini.

Kemelut Politik Brexit

Brexit telah membelah Inggris selama tiga tahun terakhir sejak hasil referendum tahun 2016 di mana 51,9 persen rakyat Inggris memilih meninggalkan Uni Eropa.

Namun sampai saat ini anggota parlemen Inggris tidak kunjung dapat mencapai kesepakatan mengenai bagaimana Inggris akan keluar dari organisasi supranasional itu.

Deadline awal yang semula ditentukan 29 Maret 2019 telah diperpanjang menjadi 31 Oktober mendatang.

Isu yang menjadi sumber masalah adalah mengenai mekanisme keimigrasian di perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang dikenal dengan "Irish Backstop".

Baca juga: Resmi Dilantik sebagai PM Inggris, Boris Johnson Tegaskan Brexit Bakal Terjadi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com