PBB Bakal Selidiki Dugaan Pembunuhan Massal dalam Perang Anti-Narkoba Filipina

GENEWA, KOMPAS.com - Dewan HAM PBB, pada Kamis (11/7/2019), memilih untuk menggelar penyelidikan terhadap dugaan pembunuhan massal yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam apa yang disebut dengan perang melawan narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte.

Pemerintah Duterte mengatakan polisi telah menewaskan sekitar 6.600 orang dalam baku tembak dengan tersangka pengedar narkoba, sejak dirinya terpilih pada 2016, dalam upaya menekan kejahatan.

Namun kelompok aktivis mengatakan jumlah korban tewas akibat tindakan keras kepolisian Filipina ini mencapai lebih dari empat kali lipatnya, yakni sekitar 27.000 orang.

Pemungutan suara untuk resolusi pertama terhadap Filipina ini dipimpin oleh Islandia dan mendapat 18 suara yang mendukung, 14 negara yang menentang, termasuk China, serta 15 anggota Dewan HAM PBB memilih abstain, termasuk Jepang.

Baca juga: Duterte: Saya Menyesal Jadi Presiden Filipina

"Ini bukan hanya sebuah langkah maju untuk memberikan keadilan bagi ribuan keluarga korban pembunuhan di luar proses hukum di Filipina, tetapi juga pesan yang kami kirim bersama kepada mereka yang mendukung Presiden Duterte," kata Ellecer Carlos, dari kelompok hak asasi manusia, iDefend, yang berbasis di Manila.

"Perang melawan narkoba ini, seperti yang telah kami sampaikan berulang kali, adalah peperangan palsu," kata Carlos, dalam konferensi pers di Jenewa.

Aktivis Filipina mengatakan, puluhan ribu orang terbunuh saat polisi menebar teror di kalangan masyarakat miskin dengan menggunakan "daftar pengawasan" untuk mengidentifikasi pengguna maupun pedagang yang dicurigai, dan mengeksekusi banyak orang di antaranya.

Namun pihak kepolisian menyangkal dan mengatakan semua korban tewas adalah untuk membela diri.

Juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, mempertanyakan keabsahan resolusi yang tidak didukung mayoritas anggota dewan.

Baca juga: Diculik Militan pada 2012, Warga Belanda Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

"Resolusi itu sangat sepihak, dangkal dan memihak yang jahat," ujar Panelo dalam pernyataan resmi pemerintah Filipina.

"(Resolusi) itu sangat berbau politik dan sama sekali tidak menghormati kedaulatan negara kami, bahkan saat itu meniadakan realitas mengerikan dari ancaman narkoba," tambahnya.

Sementara Duterte, saat ditanya apakah akan mengizinkan tim hak asasi manusia PBB melakukan penyelidikan menjawab akan membiarkan mereka menyampaikan tujuan mereka dan akan memeriksanya.

"Jika presiden mengizinkan penyelidikan dan dapat berjalan tanpa memihak, kami yakin hasilnya hanya akan membuat para penyelidik merasa terhina, begitu juga Islandia, dan 17 negara lainnya (yang mendukung resolusi)," ujar Panelo, dikutip Reuters.