PBB Sebut 30 Warga Korea Utara Melarikan Diri ke China sejak April

SEOUL, KOMPAS.com - PBB mendesak kepada pemerintah China untuk tidak memulangkan para pelarian asal Korea Utara karena berisiko mendapat hukuman berat di negara mereka.

Setidaknya 30 warga Korea Utara, jika tidak lebih, dilaporkan telah ditangkap di seluruh penjuru China dalam penggerebekan sebagai tindakan keras yang dilakukan otoritas setempat sejak pertengahan April lalu.

Kementerian Luar Negeri China menyangkal dan mengatakan tidak mengetahui tentang penangkapan tersebut. Sementara sejumlah aktivis dan pengacara mengatakan belum melihat tanda tindakan deportasi telah dilakukan.

"Informasi yang didapat menunjukkan China kemungkinan baru-baru ini telah meningkatkan upaya pencarian para pelarian Korea Utara dengan bekerja sama dengan pemerintah Korut," kata Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus Amerika Serikat untuk hak asasi manusia di Korea Utara, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Pembelot Korut Ini Kisahkan Pengalaman Dijual Jadi Budak Seks di China

"Warga Korea Utara yang dipulangkan dikhawatirkan bakal menghadapi risiko hukuman pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penyiksaan," lanjut Quintana kepada wartawan di Seoul, Korea Selatan.

"Pemerintah Korea Utara bakal mengkriminalisasi warganya yang menyeberang perbatasan secara tidak biasa," tambahnya.

Quintana mengatakan, pihaknya telah menyuarakan keprihatinan terhadap nasib para pelarian Korea Utara yang ditahan di China, dan membahas masalah tersebut dengan para pejabat Korea Selatan selama perjalanannya ke Seoul.

"Para pelarian mungkin menghadapi hukuman yang sangat berat, termasuk dikirim ke kamp-kamp penjara politik, jika mereka bermaksud membelot ke Korea Selatan atau jika mereka dibantu kelompok-kelompok Kristen," tambahnya.

Dilansir Reuters, Quintana juga menyinggung masalah krisis pangan yang tengah melanda Korea Utara, yang turut mendorong warganya untuk melarikan diri ke negara lain dengan harapan memperoleh penghidupan yang lebih baik.

"Pemerintah Korea Utara berperan dalam memperburuk kekurangan pangan negara itu," ujarnya.

Baca juga: Pembelot Korut: Kim Jong Un Lebih Kejam Dibanding Ayah dan Kakeknya

"Para pejabat Korea Utara telah mengadopsi kebijakan ekonomi dan pertanian yang gagal. Termasuk sistem penjatahan terpusat yang terganggu akibat kekurangan pasokan dan alokasi yang tidak seimbang," katanya.

"Belum lagi kondisi iklim, tanah yang tidak subur, dan dampak negatif dari sanksi internasional telah berkontribusi pada ketahanan pangan Korea Utara," kata Quintana.

"Pada saat yang sama, pemerintah tidak mengembangkan kondisi di mana warga dapat dengan aman mengakses makanan melalui pasar tanpa dikriminalisasi," tambahnya.